Langkanya pupuk di beberapa wilayah di Jatim saat ini memaksa Komisi B DPRD Jatim ngeluruk ke Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Keuangan (Menkeu) serta komisi IV DPR RI.
DPRD Jatim, Bhirawa
Kelangkaan pupuk yang akan terjadi pada Agustus sampai Desember 2014 benar-benar disikapi serius oleh Gubernur Jatim dan Komisi B DPRD Jatim. Karenanya keduanya mendesak Menteri Pertanian (Mentan) untuk segera menaikan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan HPP (Harga Pokok Pemerintah) terhadap pupuk bersubsidi.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto menegaskan bahwasanya subsidi pupuk yang diberikan pemerintah pusat sudah tidak mencukupi lagi. Jika dalam Rencana Kerja Alokasi Pupuk (RKAP) 2014 seharusnya kebutuhan pupuk untuk nasional mencapai 11.2 juta ton, namun kenyataannya hingga Mei 2014 hanya terealisasi sekitar 7,8 juta ton. Itu artinya ada kekurangan sekitar 3,5 juta ton.
“Seharusnya pemerintah pusat dalam hal ini Mentan mengkaji ulang kebijakan pengalokasian anggaran untuk pemberian pupuk bersubsidi. Ingat kebijakan Mentan dengan nomor surat Permentan 122/Permentan/SR-130/XI/2013 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Mengingat ongkos produksi di tingkat pabrik naik akibat kenaikan BBM, TDL dan inflasi maka secara otomatis mempengaruhi harga pupuk bersubsidi,”tegas Agus Dono yang juga politikus asal Partai Demokrat, Minggu (20/7).
Karenanya, tambah Agus Dono jika sebelumnya subsidi pupuk yang diberikan pusat bisa mencukupi sampai musim tanam Desember, tapi untuk 2014 ini cuma sampai pada Juni. Sementara Agustus hingga Desember jelas ada kelangkaan pupuk. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi produksi tanaman padi khususnya. Meski di satu sisi pihak produsen Pupuk Indonesia mengakui jika stok pupuknya berlimpah, namun jika tidak ada agreement dengan Mentan mereka tidak berani mengeluarkan.
“Yang pasti Pupuk Indonesia siap mengeluarkan stoknya jika ada pihak yang mau menjamin untuk pembayarannya dalam hal ini Mentan. Tapi sebaliknya, karena ini masa transisi pemerintahan, maka Mentan tidak berani memberikan jaminan, meski di satu sisi Mentan memberikan kelonggaran bagi Jatim untuk menambah jumlah pupuk bersubsidi,”tegasnya.
Meski surat Mentan menjawab surat Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum seperti itu, tapi tetap guberrnur tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat yang mempunyai kebijakan menaikan HET dan HPP pupuk bersubsidi adalah Mentan. Termasuk Komisi IV DPR RI yang juga merasa keberatan menaikkan anggaran untuk pupuk bersubsidi yang sebenarnya jelas siapa yang menerima dan menggunakannya.
Berdasar kenyataan inilah, dalam waktu dekat Komisi B DPRD Jatim akan ngeluruk ke Mentan dan Komisi IV DPR RI agar meninjau kembali terhadap kebijakan yang ada. Sebab jika kondisi ini dibiarkan Indonesia akan hancur dan nasib petani semakin miskin. Apalagi saat ini pupuk bersubsidi sudah habis di pasaran, padahal sekarang sudah masuk musim tanam. Di Jatim juga sama saja, jika kondisi ini dibiarkan maka julukan Jatim sebagai lumbung padi nasional akan terancam.
Dijelaskan Agus Dono, ada sekitar 37,9 hektare lahan kosong di Jatim selain 3 ribu hektare lahan yang harus ditanam kembali pasca serangan hama, 1,5 hektare akibat banjir dan 4 hektare akibat letusan Gunung Kelud.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Yusuf Rohana mengaku pertemuan dengan Komisi IV DPR RI dan Mentan tidak bisa ditunda jika tak ingin produk pertanian di Indonesia umumnya dan Jatim khususnya hancur. Untuk itu instansi vital ini harus segera mengambil kebijakan untuk menyelamatkan produk pertanian dan para petani di Indonesia dan Jatim.
“Jangan biarkan hasil pertanian kita diserang oleh produk impor. Kalau sudah begini matilah nasib petani. Untuk itu dalam keadaan emergency seperti ini pusat harus mencari kebijakan dan terobosan untuk menyelamatkan produk pertanian kita sekaligus nasib para petani,”tegas politisi asal PKS ini. [cty]
