Petani Desa Mancon Kecamatan Wilangan dan sebagian besar petani di Kabupaten Nganjuk terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya selangit. [ristika]
Nganjuk, Bhirawa
Sejumlah gabungan kelompok tani (gapoktan) di Kabupaten Nganjuk berencana mendatangi Kantor Bupati Nganjuk, jika pemerintah tidak mampu menjaga ketersediaan pupuk. Memasuki musim tanam padi periode Oktober 2020-Maret 2021, kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani meningkat, namun pupuk bersubsidi justru langka.
Ketua Gapoktan Desa Mancon Kecamatan Wilangan, Soim Rohani menuturkan, sejak Juli 2020 pupuk bersubsidi memang mulai mengalami kelangkaan. Menurutnya, kelangkaan itu murni disebabkan dari stok yang memang langka dari tingkat distributor. “Awalnya akibat distribusi yang terhambat, salah satunya karena efek virus corona, tapi nyatanya setelah distribusi dilakukan kembali, masih tetap langka,” kata Soim kepada Bhirawa.
Soim juga mengatakan, petani yang memperoleh pupuk subsidi harus terdaftar dalam data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK dengan maksimal kepemilikan luasan lahan 2 hektare. Penyusunan e-RDKK dilakukan oleh kelompok petani dan dibantu oleh penyuluh. Pemasukan data, kata Soim, sudah dilakukan secara rapi dan terstruktur dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. “Tapi, setelah sudah dimasukkan angka rekomendasi kebutuhan pupuk, alokasi pemerintah tidak sesuai. Misal dibutuhkan 150 kg per hektare, ini hanya 50 kg,” kata Soim.
Jatah pupuk untuk Gapoktan yang diketuainya, dikatakan Soim, dengan luasan lahan 210 hektar untuk tanaman padi dan 150 hektar ladang hutan adalah 75 ton. Namun untuk musin tanam akhir tahun 2020 ini hanya menerima distribusi sekitar 36 ton. Akibatnya petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya tiga kali lipat dari harga pupuk subsidi.
Kondisi tersebut dibenarkan oleh petani Desa Mancon Suwardi, yang terpaksa membeli pupuk urea non subsidi seharga Rp 330 ribu per sak dengan berat 50 kilogram. Padahal jika dirinya mendapat pupuk urea subsidi harganya hanya Rp 90 ribu/50 Kg.
Sedangkan untuk pupuk ZA harga non subsidi Rp 220 ribu/50 Kg, sementara jika menggunakan non subsidi hanya Rp 70 ribu/50 Kg. Belum lagi untuk pupuk phonska yang non subsidi harganya mencapai Rp 320/50 Kg, sementara yang subsidi Rp Rp 115 ribu/50 Kg. “B
Menanggapi kelanggakan pupuk, Burhanudin El Arif Sag justru menuding Pemkab Nganjuk selalu gagal mengatasi permasalahan klasik petani ini. Politisi PKB ini meminta Pemkab Nganjuk segera mengatasi masalah kelangkaan pupuk subsidi karena meresahkan petani. “Masalah pupuk langka sudah lama dan selalu berulang-ulang. Tapi seperti tak ada solusi. Seolah diremehkan. Keluhannya di mana-mana. Pupuk semakin langka, petani jangan terus diremehkan,” kata Burhanudin, saat ditanya Bhirawa.
Pemerintah harus mengambil tindakan cepat. Tidak lagi berkutat pada persoalan data dan sejenisnya. Karena ini bagian terpenting untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Persoalan data, kata Burhanudin, pemerintah desa sudah memilikinya secara lengkap. Pemerintah desa memiliki data lengkap tentang kepemilikan hak tanah, siapa yang layak dan tak layak mendapat subsidi pupuk.
Burhanudin mendorong Bupati Nganjuk dan jajarannya untuk serius menangani masalah ini. Kelangkaan pupuk subsidi sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bupati diminta segera melakukan tindakan cepat. Jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah meremehkan petani dengan membiarkan masalah kelangkaan pupuk berlarut-larut. “Maksud diremehkan itu, ya pemerintah tidak sigap melayani petani, tidak seperti melayani kelompok-kelompok politik lainnya. Karena mungkin petani tak punya daya tekan,” pungkas Burhanudin. [ris]
