Anggota DPRD Jatim Agung Supriyanto, saat melakukan reses III di Desa Temandang, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban, Minggu (8/11) malam. [Gegeh Bagus Setiadi]
Tuban, Bhirawa
Langkah-langkah taktis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam menghadapi pelbagai problematika di masyarakat belum terlihat. Masalah yang sering terjadi dan banyak dikeluhkan rupanya belum tertangani dengan baik.
Kelangkaan pupuk subsidi ini membuat para petani kelimpungan dan risau. Penurunan hasil produksi pertanian pasti terjadi. Apalagi adanya pandemi Covid-19 ini, sektor pertanian sebagai penyangga stabilitas perekonomian.
Keluhan itu pun diterima anggota DPRD Jatim Agung Supriyanto, saat melakukan reses III di Desa Temandang, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban, Minggu (8/11) malam.
“Keluhan mereka menyangkut masalah protek terhadap petani itu dianggap tidak maksimal. Satu bulan ini kan beberapa kali Tuban diguyur hujan, sehingga petani melakukan penanaman. Begitu dihadapkan dengan masalah pemupukan itu ada kelangkaan pupuk. Seluruh petani merasa risau,” katanya.
Politisi PAN ini pun membeberkan kelangkaan pupuk subsidi di wilayah Bumi Ronggolawe langka. Secara nasional, diakui penyediaan pupuk berkurang. Dari awal 8,9 juta ton ini menjadi 7,8 juta ton. Karena penyediaan pupuk ini terjadi pengurangan, maka konsekuensi di lapangan juga sangat berdampak sekali.
“Lalu bagaimana sikap politik dari Pemprov Jatim, saya menyakini pemprov ini kan sudah dari awal mengetahui. Harus ada sinkronisasi antara kebijakan nasional dan provinsi. Karena bagaimana pun berkaitan dengan penataan wilayah ini tidak lepas dari penataan nasional,” beber dia.
Maka, lanjut Agung yang juga Anggota Komisi C ini, semestinya begitu pusat mengurangi jatah penyediaan pupuk di tahun anggaran 2020, pemerintah daerah harus antisipasi. “Apalagi kita mengetahui bahwa kebijakan politik anggaran itu berkaitan dengan rencana pembangunan,” imbuhnya.
Dijelaskan Agung, Ada dua pilar yang dianggap sebagai perekonomian Jatim. Pertama adalah UMKM dan pertanian. Konsekuensi dari skala prioritas itu pun harus diimbangi dengan politik anggaran.
“Dikala, pemerintah pusat itu mengurangi jatah pupuk subsidi, mestinya harus ada langkah taktis Provinsi untuk menanggulanginya,” katanya.
“Apalagi adanya pandemi Covid-19 ini sebagai penyangga stabilitas perekonomian ada di sektor pertanian,””tambahnya.
Bahkan, Agung tidak melihat adanya intervensi dari Pemprov Jatim terkait kelangkaan pupuk subsidi yang terus terjadi. “Belum memaksimalkan perannya untuk hadir di tengah masyarakat, terutama di sektor pertanian,” jelasnya.
Adanya pandemi ini ada tiga hal yang harus ditanggulangi. Dijelaskan Agung, yakni kesehatan, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. “Kalau sektor pertanian itu merupakan tumpuan penunjang perekonomian, saya pikir sebagian dari anggaran untuk Covid-19 bisa dialokasikan untuk itu,” paparnya.
Tak cukup dengan adanya keluhan petani, ketidaktepatan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga masih terjadi. “ada lagi, yang semestinya mendapatkan PKH dan memenuhi syarat, tapi realitas di lapangan ini kan belum terwujud. Ini yang sering kami terima dari masa reses,” katanya.
Ia beraharap, masalah ini menjadikan bahan evaluasi Pemprov Jatim. Jangan sampai pemerintah pusat dan provinsi sebagai fasilitator salah sasaran. Sehingga target dari pusat itu dengan harapan penanggulangan kemiskinan bisa ditanggulangi dari program PKH ini menjadi tidak bisa ditanggulangi. “Karena sasarannya yang tidak pas,” pungkasnya. [geh.hud]
