Foto: ilustrasi
Ditalangi APDB, Cair Setelah Pelaksanaan
Pemprov, Bhirawa
Pemerintah pusat memberikan kucuran bantuan untuk pemeliharaan jalan di daerah. Tahun ini, Pemprov Jatim menerima kucuran Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) sebesar Rp 108 miliar yang akan diprioritaskan untuk merevitalisasi koridor menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Kepala Biro Adm Pembangunan Setdaprov Jatim, Soekaryo menuturkan, anggaran tersebut tidak secara langsung dikucurkan ke Pemprov, melainkan menggunakan talangan APBD lebih dulu. Baru setelah pekerjaan selesai dan pembangunan jalan yang dikerjakan sesuai standar, pusat akan mengganti dana APBD yang digunakan.
“Program ini seperti hibah jalan daerah yang dulu diterima dari anggaran luar negeri. Maka standar yang digunakan juga menggunakan standar luar negeri yang bagus,” tutur Soekaryo saat ditemui di ruang kerjanya kemarin, Rabu (16/1).
Dengan skema pembangunan jalan semacam itu, pusat tengah berupaya membangun jalan dengan kualitas baik yang tidak cepat rusak. “Kalau spesifikasi sesuai pusat baru diganti. Kalau tidak sesuai ya tidak diganti, atau dikasih tapi dikurangi. Bukan dana gelondongan seperti hibah pada umumnya,” tambah dia.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim Gatot Sulistyo memberikan keterangan, prioritas pembangunan jalan dari PHJD adalah KSPN Pasuruan dan sebagian Malang. Prioritas tersebut sesuai dengan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Kita mengerjakan jalan dari uang APBD. Setelah dikerjakan sesuai administrasi hibah, baru uang kita APBD di reimburse. Itu pun jika sesuai dengan tata cara pengelolaan uang hibah yang ditentukan,” tandasnya. Kalau tidak sesuai tata kelola, lanjut dia, dana APBD untuk pembangunan jalan tidak aka nada reimburse.
Dalam pembangunan jalan ini, lanjut Gatot, total jalan yang akan dibangun adalah sepanjang 172 kilo meter. Pembangunan jalan tersebut hanya bersifat pemeliharaan yang sesuai standar PHJD.
Seperti diketahui, PHJD dengan APBN TA 2019 akan dilakukan untuk mendukung pengembangan KSPN di empat provinsi yaitu Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Penanganan jalan daerah tersebut didasarkan pada pendekatan koridor yang menghubungkan jaringan jalan backbone seperti jalan nasional (tol dan non tol) melalui jalan provinsi/kabupaten menuju pusat kegiatan seperti pariwisata, sehingga diharapkan mampu meningkatkan value for money dan value for investment.
Sebagai informasi, pada APBN TA 2019 mengalokasikan dana hibah dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp500 miliar untuk PHJD. Selain PHJD, Kemen PU juga meluncurkan Provincial Road Improvement and Maintenace (PRIM) yang didanai melalui bantuan Pemerintah Australia khusus Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2019-2021. [tam]
