Gerbang Puspa Agro
DPRD Jatim, Bhirawa
Dorongan kalangan DPRD Jatim agar Puspa Agro perannya lebih dimaksimalkan sebagai pengendali harga komoditas petani untuk dijadikan BUMD ditanggapi Dirut PT Jatim Graha Utama (JGU) Erlangga Satriagung biasa-biasa saja.
Menurutnya, selama ini kesulitan yang dihadapi JGU karena menanggung sebuah misi sehingga untuk meraih PAD tinggi sangat kesulitan. “Namun ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar semua itu bisa terwujud. Selama ini Puspa Agro mendapat dua tugas yang bertolak belakang. Sebagai penyumbang PAD tapi juga harus mengemban misi sosial menyejahterakan petani,” ungkap pria yang pernah maju dalam Pilwali Surabaya, Minggu (29/1).
Lebih lanjut dipaparkan, sebagai pengemban misi sosial Puspa Agro memilih jemput bola ke petani. Harga yang ditawarkan Puspa Agro jauh di atas harga pasaran ataupun harga tengkulak. Setelah itu, Puspa Agro memasarkannya juga lebih murah dari harga umum.
“Karena misi sosial ini keuntungan yang didapat hanya sekitar 5%. Jika dari ilmu bisnis ini jelas keliru. Tapi Gubernur Jatim memang memerintahkan seperti itu. Konsekuensinya kemudian adalah, sumbangan PAD kita memang kecil,” ungkap Erlangga.
Namun demikian, konsep Puspa Agro yang langsung mengurusi persoalan dari hulu sampai hilir inilah yang malah membuat Bank Indonesia menyatakan ketertarikannya. Sehingga konsep ini akan diadopsi untuk ditularkan ke daerah-daerah lain.
“Puspa Agro siap saja kalau mau BUMD atau bahkan BUMN. Namun sebaiknya ya perlu penegasan dulu, fungsi kita sebagai pengemban misi sosial atau profit. Jika misi sosial, ya jangan berharap sumbangan PAD yang besar,” tegas dia.
Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio mengatakan di tengah kenaikan harga komoditas cabai yang tinggi beberapa waktu lalu, Puspa Agro harus menjadi pusat informasi dan pusat untuk pengendalian harga-harga komoditas yang ada saat ini. “Saat hearing dengan pihak Puspa Agro beberapa waktu lalu, sudah disepakati menjadikan Puspa Agro sebagai rujukan untuk pengendalian harga-harga komoditas,” kata Renville.
Ditambahkannya Komisi C berharap peran Puspa Agro bisa menjadi salah satu pengendali harga komoditas pangan di Jatim harus didukung penuh. Puspa Agro milik Pemprov Jatim dan tentunya pemerintah harus hadir dalam pengendalian komoditas pangan.
Jika nantinya peran ini bisa jalan dan maksimal, tentunya tak menutup kemungkinan Puspa Agro akan menjadi BUMD pangan milik Pemprov. “Kalau sekarang masih anak perusahaan BUMD. Kalau ada suntikan dukungan dari beberapa kalangan misalnya dari Bank Indonesia tentunya bisa didorong untuk menjadi BUMD,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Sekadar diketahui, BI berharap di Jawa Timur ada sebuah BUMD atau BUMN Pangan yang khusus menangani komoditas pangan tertentu. Meski sudah ada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Urusan Logistik (Bulog), namun pembentukan BUMD Pangan dirasa cukup perlu.
Kepala Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur Difi A Johansyah mengatakan, pembentukan BUMD Pangan penting untuk dilaksanakan, namun jika dikatakan mendesak maka harus ada kajian terlebih dahulu seperti, kajian akademisnya, mekanismenya seperti apa. Namun BI sangat mendukung jika di Jatim ada rencana pembentukan BUMD Pangan.
“Karena untuk daerah-daerah yang ciri khasnya adalah produsen dan konsumennya banyak, perlu adanya suatu badan untuk menstabilkan harga dari beberapa komoditas tertentu. Seperti halnya peran Bulog yang menstabilkan harga padi, jagung, dan kedelai,” ujar dia. [cty]
