Puspendik, Bhirawa
Masih ada kesempatan bagi sekolah yang ingin menjadi penyelenggara Ujian Nasional (UN) dengan metode Computer Based Test (CBT). Ini lantaran Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemenbudikdasmen memperpanjang waktu pendaftaran hingga akhir pekan kedua Februari ini.
Kepala Puspendik Prof Nizam mengatakan perpanjangan waktu ini sengaja diberikan agar sekolah yang belum masuk sebagai sekolah perintis UN CBT tapi berminat mempelopori dapat mengikuti. Termasuk sekolah yang menjadi perintis namun belum memberi jawaban hingga batas akhir pada 30 Januari lalu, juga masih bisa memberikan jawaban kesanggupannya. “Sekolah yang mendaftar atas inisiatif sendiri mengusulkan ke Puspendik akan kita verifikasi dulu. Kalau layak ya kita layani,” tutur Nizam saat dihubungi, Rabu (4/2).
Meski mayoritas sekolah perintis menolak, Nizam mengaku akan tetap melanjutkan persiapan UN CBT. Pekan depan, jadwal persiapan sudah dimulai untuk pelatihan operator, verifikasi dan instalasi aplikasi. Jika seluruh perangkat hardware maupun software sudah siap, seluruh siswa di sekolah penyelenggara akan mengikuti try out.
Terkait sekolah yang menolak ini, Nizam menganggap wajar hal tersebut. Menurutnya, menjadi penyelenggara UN CBT tidak boleh dipaksa. Jika memang sekolah perintis siap, maka akan dilayani Puspendik. Tapi yang tidak berani tidak boleh dipaksa. “Memang tidak semua sekolah itu memiliki semangat menjadi pelopor. Jadi wajar kalau ada yang menolak karena tidak siap,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, lebih dari separo sekolah pilot project di Jatim menyatakan tidak sanggup melaksanakan UN CBT. Sejumlah daerah tersebut sudah mengirimkan surat ketidaksanggupan ke Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Sebagian daerah lainnya juga tidak memberikan laporan kesanggupan sampai batas yang ditentukan habis pada 30 Januari lalu. Termasuk Kota Surabaya yang lebih dulu mempersiapkan UN CBT juga tak lebih siap dari daerah lain.
Surabaya tidak dapat menggelar UN CBT khususnya untuk jenjang SMP lantaran khawatir hasilnya akan lebih buruk dari UN Paper Based Test (PBT). Kekhawatiran ini muncul dari masyarakat karena hasil UN, baik CBT maupun PBT akan dijadikan sebagai acuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK.
Dihubungi terpisah, Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi membantah kesiapan daerah minim dalam menggelar UN CBT. Dia berdalih sekolah-sekolah yang tidak memberi surat kesanggupan ke provinsi telah memberi kesanggupan langsung ke pusat. Bahkan dia mengaku sejumlah sekolah bukan perintis akan ramai-ramai mendaftarkan diri sebagai penyelenggara UN CBT. “Memang untuk jenjang SMP ada yang menolak, seperti Surabaya. Sebab, hasil UN SMP ini ada kaitannya dengan PPDB SMA/SMK. Wali murid tidak mau ambil risiko,” kata dia.
Harun memastikan kesiapan Jatim dalam menyelenggarakan UN CBT tidak ada masalah. Sebab, semua perangkat telah tersedia di sekolah-sekolah rintisan yang umumnya merupakan sekolah eks Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). [tam]
Keterangan Foto : Ujian dengan metode Computer Based Test (CBT) akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jatim tahun ini dan akan diikuti oleh siswa mulai jenjang SMP, SMA dan SMK.
