Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dimenangkan Mahkamah Agung dalam Kasasi yang dilakukan oleh PT. Sarana Farmindo Utama (SFU) atas Putusan KPPU yang memutuskan perilaku keterlambatan pemberitahuan transaksi pengambilalihan saham (akuisisi) yang dilaksanakan perusahaan tersebut.
Informasi tersebut diperoleh dari relaas pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI yang diterima KPPU kemarin (1/2) dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dengan Putusan MA tersebut, maka SFU wajib membayarkan denda sebesar Rp 2.250.000.000 dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan, sebagaimana dimuat dalam Putusan KPPU.
Menurit Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; KPPU Deswin Nur. Kasus ini berawal dari pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham yang dilakukan PT Sarana Farmindo Utama atas sebagian besar saham PT. Prospek Karyatama yang transaksinya efektif pada 7 Januari 2016.
Namun notifikasi yang seharusnya disampaikan sebelum 18 Februari 2016, baru disampaikan ke KPPU pada 24 Juli 2019. Sehingga SFU yang juga merupakan anak usaha PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan bergerak di bidang peternakan unggas tersebut, terlambat lebih dari 3 (tiga) tahun dalam menyampaikan pemberitahuannya.
Berdasarkan hasil Sidang Majelis Komisi, KPPU menjatuhkan Putusan atas perkara dengan Nomor 28/KPPU-M/2019 tersebut pada 14 April 2020 dan memutuskan bahwa SFU telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Atas perilaku tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp2.250.000.000 kepada SFU.
SFU tidak puas atas Putusan KPPU tersebut dan melakukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). PN Jakut menolak permohonan Keberatan oleh SFU pada 24 Juni 2020. Kemudian, SFU kembali melakukan upaya lanjutan melalui Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Akhirnya pada 6 Oktober 2020, Mahkamah Agung RI memutuskan untuk menolak permohonan Kasasi oleh SFU. Dengan demikian, Putusan KPPU telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan oleh SFU.[ma]
