Surabaya, Bhirawa
PWI Jatim mengajak seluruh insan wartawan dan perusahaan perss untuk selalu menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang. Ketua PWI Jatim, Ainur Rohim dalam acara diskusi Peran Media Massa Dalam Menyukseskan Pilkada Serentak 2020 mengatakan, media massa harus imparsial atau netral. Hal ini juga merujuk pada berbagai aturan, yang menempatkan media sebagai bagian atau pilar demokrasi dan tidak boleh berpihak.
“Media massa harus menjadi imparsial, tidak boleh memihak. Bahasa lugasnya tidak boleh menjadi team sukses paslon,” ujar Air, panggilan akrab Ainur Rohim saat menjadi narasumber di Kantor PWI Jawa Timur, Senin (26/10).
Air dalam paparannya juga sempat menyampaikan, betapa sulitnya media untuk bersifat adil dalam pemberitaan. Meski memberikan porsi pemberitaan yang sama, namun media tetap menempatkan berita paslon pada jam berbeda yang bisa jadi menjadi tanda ketidaknetralan media dalam proses pilkada.
“Kita sering melihat bahwa porsi pemberitaan yang sama, tapi di jam yang berbeda. Paslon yang disukai media bersangkutan beritanya dinaikkan pada prime time. Sementara paslon lainnya di jam non prime time. Ini kan bisa menjadi tanda ketidaknetralan media,” imbuh wartawan senior di Surabaya itu.
Sementara, Naafilah Astri Swarist, Komisioner KPU Surabaya menegaskan, peran media sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan berbagai aturan baru pilkada di saat pandemi Covid-19.
“Saat ini ada 12 aturan baru dalam pelaksanaan Pilkada Desember mendatang. Tentu butuh peran media agar aturan tersebut sampai di masyarakat,” ujar Naafilah.
Selain itu, KPU Surabaya juga berharap bahwa dengan media menyampaikan informasi yang benar terkait pilkada, akan mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada serentak 9 Desember 2020.
“Harapan kita dengan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat yang benar, akan bisa meningkatkan partisipasi publik dalam pilkada mendatang. KPU Surabaya setidaknya menargetkan partisipasi masyarakat nanti di atas angka 70 persen,” pungkas Naafilah, Komisioner KPU Surabaya. [tam]
