Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Jumlah belanja yang tercantum dalam Dokumen KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) sebagai bahan Rancangan APBD Jatim 2016 mencapai Rp 23,2 triliun lebih. Sayangnya, jumlah sebesar itu yang bisa digunakan Pemprov Jatim hanya sekitar Rp 2,7 triliun saja.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Abdul Halim mengatakan, jumlah belanja di KUA PPAS sebesar Rp 23,2 triliun, sebagian besar adalah dana titipan. Di antaranya adalah dana titipan dari pemerintah pusat untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 4 triliun. Jatim hanya kebagian mencairkan, tapi yang menggunakan adalah pemerintah kabupaten/kota untuk langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah. Kemudian, ada dana bagi hasil dari pendapatan pajak kendaraan bermotor atau BBNKB yang menjadi hak dari 38 kabupaten/kota se-Jatim. Jumlahnya juga tidak sedikit, mencapai Rp 3,6 triliun.
“Belum lagi, anggaran untuk belanja gaji dan remunerasi pegawai negeri sipil yang mencapai hampir Rp 1,5 triliun. Termasuk anggaran untuk ketersediaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang nilainya tidak sedikit, dan itu tidak bisa diutak-atik lagi. Jadi praktis meski tercatat belanja Rp 23,2 triliun, tapi yang benar-benar bisa digunakan Pemprov Jatim tidak sampai Rp 2,7 triliun saja,” ujar Halim, Senin (5/10).
Tapi jumlah ini, tambah politikus asal Gerindra ini masih belum dibahas lebih lanjut oleh DPRD, nantinya bisa bertambah sedikit atau malah berkurang sedikit.
Seperti diketahui, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum telah menyampaikan nota keuangan R-APBD 2016 untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rapat banggar dan komisi-komisi di DPRD Jatim selama satu bulan ke depan.
Untuk itu, Halim yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menyarankan kepada tim anggaran Pemprov Jatim harus betul-betul mengalokasikan anggaran yang sangat minim itu untuk kebutuhan yang tepat. Itu dilakukan untuk mengatasi kondisi ekonomi di Jatim dan nasional yang sekarang sedang terpuruk. “Sekilas kami pelajari KUA-PPAS sudah mencerminkan program 2016 yang fokus pada pemberdayaan UMKM,” terangnya.
Secara prinsip, lanjut Halim, dalam KUA PPAS ini ada perkembangan yang cukup baik dalam rangka mengantisipasi laju pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ada alokasi anggaran yang bertujuan mengurangi disparitas wilayah dan mencegah bertambahnya penduduk miskin. Cuma seperti apa efektifnya program itu, nanti akan kita perdalam dalam pemandangan fraksi. “Kita akan tanyakan detil. Dan seperti apa,” sambung politisi asal Bangkalan ini.
Pihaknya ingin yang dilakukan atau program dari gubernur tepat sasaran. Serta mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Jatim. Bila memang anggaran 2016 fokus pada pinjaman untuk UMKM, maka pihaknya akan mengawasi pada kredibilitas dan faktualitas lembaga UMKM yang akan dibantu. “UMKM yang dibantu haruslah yang benar-benar mau berkembang, supaya hasilnya efektif,” tegasnya. [cty]
