Rakor Pemutakhiran DTKS Hasilkan 10 Kesepakatan

Pemprov Jatim, Bhirawa
Dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dihasilkan sepuluh(10) Kesepakatan . Rakor diikuti 3 (tiga) unsur yang menangani bidang kesejahteraan sosial ,Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi , menyampaikan, dalam kesepakatan itu berisikan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan dana untuk mendukung kegiatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Dikatakannya, untuk ke tiga unsur Dinas baik sosial, kependudukan dan pemerintah desa harus bekerja sama saling mendukung dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.

“Seluruh unsur terkait bersedia berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat masing masing apabila menemui kendala /hambatan dan hasilnya dimusyawarahkan bersama,” katanya.

Untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terkait NIK, lanjutnya, telah disepakati untuk dipadankan dengan dinas kependudukan di kabupaten/kota masing masing. Data yang telah padan NIK nya di sebarluaskan ke desa melalui musyawarah desa/kelurahan mengkoordinasikan.

“Seluruh unsur juga mendorong pihak desa/kelurahan agar mendukung pelaksanaan pemutakhiran DTKS. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terkoordinasi melalui optimalisasi peran Tim Koordinasi Kemiskinan daerah Kabupaten /Kota melibatkan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial dan Pendamping Desa serta kekuatan lainnya tergantung dari Tim koordinasi Kemiskinan Daerah Kabupaten /Kota masing masing daerah,” katanya.

Tentunya, lanjutnya, dalam meningkatkan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas SDM pendataan penduduk miskin.

“Mengadakan pertemuan secara berkala dalam rangka pemutakhiran data dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dengan DTKS,” ujarnya.

Nantinya, kata Alwi, akan ada penyampaian hasil pemutakhiran DTKS kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada. “Itu semua merupakan hasil kesepakatan bersama,” ujarnya. [rac]

Tags: