Foto: ilustrasi
PKS Jatim, Bhirawa
Melihat kondisi perekonomian nasional yang belum pulih dengan ditambah daya beli masyarakat yang merosot, dalam Rakorpimwil PKS Jatim meminta pemerintah meninjau kembali kenaikan harga-harga tersebut. Selain itu juga mendesak pemerintah untuk dapat mengendalikan harga-harga komoditas pangan dengan cara meningkatkan produktivitas petani dan peternak lokal, mengamankan jalur distribusi, serta membatasi impor bahan pangan dari luar negeri.
Ketua DPW PKS Jatim Arif Hari Setiawan menegaskan dalam Rakorpimwil setiap DPD memaparkan kondisi masing-masing kabupaten/kota terkait dengan dampak kenaikan harga-harga, yakni biaya pengurusan STNK dan BPKB, harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL), serta harga-harga sembako dan komoditas pangan.
“Para pimpinan PKS se-Jawa Timur sepakat untuk meminta pemerintah meninjau kembali kenaikan harga-harga tersebut. Juga mendesak pemerintah untuk dapat mengendalikan harga-harga komoditas pangan dengan cara meningkatkan produktivitas petani dan peternak lokal, mengamankan jalur distribusi, serta membatasi impor bahan pangan dari luar negeri,” jelas Arif HS, Senin (23/1).
Selanjutnya Arif HS menugaskan kepada seluruh jajaran pengurus PKS se-Jawa Timur dan juga para anggota DPRD dari PKS agar menyampaikan aspirasi rakyat berupa pembatalan kenaikan harga TDL, BBM dan pengurusan biaya kepolisian kepada pemerintah, serta memberikan advokasi kepada rakyat yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga-harga tersebut. Arif HS juga meminta agar jajaran struktur PKS mengadakan kegiatan yang bisa membantu meringankan beban rakyat seperti operasi pasar, pembagian sembako, bantuan modal dan keterampilan, dan lain-lain.
“Sekecil apapun yang bisa kita berikan, akan sangat berharga bagi yang membutuhkan. Ingat bahwa penduduk miskin di Jawa Timur masih di angka 12 persen menurut BPS. Itu jumlahnya hampir 5 juta. Masih memerlukan banyak bantuan dan pemberdayaan. Karena itu jangan pernah lelah berkhidmat untuk rakyat,” tegas Arif kepada peserta Rakorpimwil.
Selain itu, dalam Rakorpimwil kemarin membahas agenda tentang pencapaian target program PKS selama 2016, rencana program 2017, serta kesiapan mengikuti Pilkada 2018, baik pemilihan bupati/wali kota maupun pemilihan gubernur/wakil gubernur.
“Rakorpimwil ini menjadi ajang konsolidasi para pimpinan PKS se-Jawa Timur. Kami merumuskan formulasi agar para pimpinan PKS se-Jawa Timur dapat meningkatkan kinerjanya dan menjalankan fungsinya memimpin seluruh sumber daya PKS dalam melayani, membela, dan melakukan pemberdayaan untuk rakyat,” ujar pria yang juga mantan anggota DPRD Jatim ini.
Selanjutnya akan diikuti dengan rangkaian kunjungan DPW PKS Jatim ke seluruh DPD PKS se-Jatim dalam rangka supervisi dan monitoring program-program pelayanan dan pemberdayaan rakyat yang telah disepakati. [cty]
