Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Tiga paket ekonomi yng digelontorkan pemerintah ternyata belum mampu menghambat pelambatan pekonomian. Hal tersebut nampak dari makin besarnya PHK, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Bahkan gelombang pekerja yang mengantri pencairan klaim JHT (Jaminan Hari Tua) mencapai 700.000 orang. Mengindikasikan makin melemahnya ekonomi rakyat saat ini.
“Bukan menolak 3 paket ekonomi yang telah digulirkan pemerintah, tetapi ketiga paket itu tidak langsung menyentuh kepentingan rakyat. Sebaiknya pemerintah menggulirkan paket penurunan harga BBM solar dan avtur, gas serta listrik. Kebutuhan yang langsung menyangkut industri ini dalam jangka pendek pasti akan mengangkat rakyat dari keterpurukan,” papar anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dalam dialog kenegaraan bertema ‘Paket Ekonomi Jokowi dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Rakyat’ yang diselenggarakan DPD RI, Rabu (7/10). Nara sumber lain, Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang, Direktur Eks INDEF Enny Sri Hartati, dan pengamat ekonomi Yusuf.
Maruarar kader muda PDIP ini mengaku partainya memang pendukung pemerintah. Tetapi sebagai wakil rakyat, dia tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Paket ekonomi yang telah digulirkan pemerintah lebih banyak menyangkut investasi untuk perekonomian jangka panjang. Bukan untuk kepentingan rakyat yang dalam jangka pendek harus diatasi.
“Tentang kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang bertahan tinggi guna menekan kurs rupiah terhadap dollar AS, kebijakan itu hanya ber pengaruh pada eksportir/ importir. Tidak banyak berpengaruh pada kehidupan ekonomi rakyat. Kita maunya kebijakan di sektor riil yang pasti-pasti saja. Seperti program padat karya yang melibatkan banyak orang,” ujar Maruarar.
Senator Ajiep Padindang melihat paket ekonomi Jokowi implementasinya ke daerah belum terasa dan tidak nampak. Rakyat daerah bahkan tidak tahu dan tidak mengerti macam apa paket ekonomi itu. Rakyat di daerah menghendaki pemerintah membuat kebijakan untuk mempermudah pencairan dan penggunaan dana desa. Sebab dana desa yang baru mengucur sebanyak 20% dari 80% yang sudah ditransfer ke kabupaten/kota, artinya sulit penggunaannya.
“Aparat desa enggan dan takut salah dalam memanfaatkan dan menggunakan dana desa. Akibatnya pembangunan desa yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, belum terlaksana. Pemerintah perlu segera menerbitkan aturan-aturan yang mempermudah pemanfaatan dana desa,” usul Ajiep.
Enny Sri Hartati melihat 3 paket ekonomi Jokowi, ternyata tidak bisa dijadikan obat mujarab untuk menyehatkan pelemahan ekonomi. Paket ekonomi tersebut mungkin akan mengobati dalam jangka panjang tapi bukan mengobati dalam jangka pendek
Yang diperlukan kini adalah komitmen atau goodwill pemerintah untuk segera menyehatkan perekonomian. “Gak usah paket-paketanlah. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah komitmen pemerintah untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang makin melemah ini,”cetus Enny. [ira]
