Ranperda Minol Bakal Disahkan, Meski Tak Sesuai UU Cipta Kerja

Foto: ilustrasi

Kita Malang, Bhirawa
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan, Ranperda minuman beralkohol (Minol) telah dibahas sebelum UU Cipta Kerja disahkan. Beberapa proses juga sudah dilalui.
Termasuk yang terakhir adalah evaluasi dari bagian hukum Provinsi Jatim. Sehingga sesuai rencana, Ranperda tersebut akan disahkan pada 9 Desember mendatang. “Jika memang benar ada ketentuan yang tak sesuai, pasti kami akan sepakat dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang,”ujar Made, Minggu (22/11).
Namun sejauh ini, secara lembaga menurutnya DPRD Kota Malang belum menerima salinan resmi UU Cipta Kerja dari DPR RI. Sehingga, semua perencanaan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal.
Ia menyebut aturan ini dibuat sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Malang. Pihaknya belum menerima salinan resmi UU Cipta Kerja.
Lebih lanjut ia menjelaskan jika Ranperda Minol tersebut mengatur tentang tata cara penjualan miras di Kota Malang. Di mana di dalamnya juga ditetapkan beberapa zonasi khusus untuk wilayah yang diperbolehkan untuk berjualan Minol dan tidak.
Untuk kawasan terlarang diantaranya adalah yang berdekatan dengan pusat pendidikan, pusat beribadah, hingga pusat kegiatan anak-anak. Selain itu, diatur juga di dalamnya kadar alkohol yang diperbolehkan.
Termasuk di dalamnya adalah penanda khusus bagi tempat-tempat yang memang dibolehkan menjual Minol. “Aturan di Perda Minol ini memang lebih diperketat lagi,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Ranperda Minol Kota Malang, Rokhmad menyampaikan, dalam Perda Minol yang baru itu, tak semua pengusaha bisa menjual Minol. Karena hanya beberapa perusahaan tertentu seperti hotel berbintang, restoran atau cafe, dan bar saja yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol tersebut.
“Jika peredaran Minol terus dimoratorium itu juga susah karena Kota Malang penduduknya juga beragam dan memiliki pandangan tersendiri terhadap Minol. Tapi aturan ini dibuat agar peredarannya dibatasi, dan nggak dikonsumsi sembarangan di pinggir jalan misalnya,” katanya.
Selain itu, jarak tempat penjualan Minol akan diatur lebih ketat lagi. Dalam ranperda tersebut dijelaskan jika lokasi penjualan Minol tak boleh berdekatan dengan tempat beribadah dan lembaga pendidikan.
Sementara untuk perusahaan atau tempat jual Minol yang kini berdekatan dengan tempat ibadah atau lembaga pendidikan nantinya akan disarankan dan diminta untuk pindah.
Lebih jauh dia menyampaikan, dalam ranperda Minol juga disebutkan jika Minol yang diedarkan hanya pada kualifikasi tertentu saja. Di dalamnya diatur kategori A hingga D untuk menentukan kadar alkohol yang boleh disediakan.
Di dalamnya juga dibahas secara mendetail berkaitan dengan sanksi yang diberikan bagi yang melanggar. Mulai dari tipiring hingga denda maksimal Rp 50 Juta.
Sementara itu, pengesahan beberapa aturan mengenai pembatasan peredaran minuman beralkohol itu sempat menuai pro dan kontra. Meski banyak yang mendukung penetapan aturan tersebut, namun hal itu tak sesuai dengan ruh UU Cipta Kerja yang baru saja ditetapkan. [mut]

Tags: