Sekda Sukaji bersama Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Endah Inawati, saat rapat koordinasi dengan pimpinan dewan di Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (7/4).
Rapat koordinasi antara pimpinan DPRD Tulungagung dan Sekda Tulungagung, Sukaji, di Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (7/4), tetap menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 25 persen. Kenaikan tersebut didasari oleh kesepakatan yang diambil oleh para kepala desa yang beberapa waktu lalu bertemu dengan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo.
“Tarif PBB naik 25 persen karena kemarin perwakilan kepala desa sudah komunikasi dengan bupati dan sudah disepakati naik setinggi –tingginya 25 persen dari tahun lalu,” ujar Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, usai rapat koordinasi yang berlangsung tertutup itu.
Ia mengakui rapat koordinasi dilakukan untuk mengakhiri polemik terkait kenaikan tarif PBB dan NJOP (nilai jual objek pajak) yang belakangan menjadi kontroversi. “Sedang untuk NJOP sesuai hasil rapat, yang sudah benar tetap diberlakukan, yang kurang benar disesuaikan dan yang salah akan dibetulkan pada tahun 2022 mendatang,” tambahnya.
Soal masih adanya penolakan dari sebagian kepala desa dengan tidak mengambil SPPT di kantor kecamatan, Marsono menyatakan hal itu merupakan wilayah eksekutif yang harus dikomunikasikan antara bupati melalui dinasnya dengan kades dan camat.
“Kami mendorong supaya proses pemerintah daerah berjalan lancar melalui mekanisme yang wajar. DPRD hanya mendorong harmonisasi, dinamika pemerintahan berjalan lancar,” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Sukaji, menyatakan tarif PBB dan NJOP sudah selayaknya naik pada tahun ini. Meski juga diakui hasil kajian untuk kenaikan tersebut tidak sampai betul semua.
“Ada yang mungkin tidak tepat, terlalu tinggi. Nanti akan kami benahi tahun berikutnya, tahun 2022,” ujarnya.
Ia menilai NJOP degan nilai tinggi justru akan menguntungkan masyarakat. “Adanya seperti itu,” tuturnya.
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung ini pun yakin semua kepala desa akan mengambil SPT di kantor kecamatan. Apalagi jika para kepala desa mengetahui secara menyeluruh terkait SPPT itu.
“Saat ini kami sedang melakukan sosialisasi secara maraton. Diperkirakan puasa dua hari, tanggal 14 April medatang sudah selesai dan SPPT terbagi semua pada masyarakat,” paparnya.
Menjawab pertanyaan, Sekda Sukaji mengungkapkan belum menyosialisasikan pembayaran PBB secara online secara masif, karena faktor belum semua masyarakat Tulungagung dapat melakukan pembayaran secara online. “Kan belum semua warga melek teknologi. Kami menyadari hal itu,” pungkasnya. (wed)
