Rapat Komisi IV DPRD Trenggalek dengan Paguyupan Perwakilan Masyarakat Ditunda

Trenggalek, Bhirawa
Rapat hearing yang diajukan oleh Paguyuban Perwakilan Masyarakat (PPM) bersama Komisi IV DPRD terkait klarifikasi atas rencana pinjaman uang yang diajukan oleh Pemda kepada PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI) terpaksa ditunda, lantaran Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak menghadirinya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek Mugianto mengatakan ketidakhadiran Ketua TAPD dalam hal ini Sekertaris Daerah (Sekda) mengakibatkan rapat hearing yang telah dijadwalkan sebelumnya harus ditunda.

“Jadi hari ini kita tunda dan akan kita jadwal hari senin depan,” ungkap mugianto politisi Partai Demokrat usai rapat di aula gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Kamis (17/6).
Menurutnya karena apa yang dikehendaki para paguyuban tidak terlaksana dengan ketidakhadiran Ketua TAPD.

“Untuk itu kita agendakan kembali, karena hari ini belum mendapatkan hasil karena apa yang diharapkan pemohon tidak terlaksana,” ujarnya.

Dia berharap ketua TAPD hadir secara langsung senin depan sehingga apa yang menjadi persoalan nanti bisa tuntas

“Kita sudah agendakan kembali, terkait Informasi yang didapat banyak agenda dari pak sekda yang tidak bisa diwakilkan,” katanya.

Dalam agenda ini teman-teman perwakilan yang tergabung dalam PMT ini meminta klarifikasi atas rencana pinjaman uang yang diajukan Pemda kepada PT SMI.
Sementara itu Koordinator Paguyuban masyarakat Trenggalek Imam Bahrudin mengungkapkan kekecewaannya lantaran ketidakhadiran TAPD yang saat ini menjabat Sekda

“Hasilnya sangat mengecewakan karena ketua TAPD tidak hadir,”
Untuk itu pihaknya meminta untuk dijadwalkan kembali hari senin mendatang dengan agenda yang sama. Dengan tuntutan yang akan disampaikan secara terbuka.

“Kalau terkait alasan kita tidak ambil pusing karena alasan itu bermacam – macam , yang jelas kami kecewa dengan sikap sekda,” pungkas ang Ceklik apaan akrabnya.

Perlu diketahui Pemkab Trenggalek telah mengajukan pinjaman daerah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah tertuang dalam surat dari bupati nomor 051.784/1.114/406.028/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Moch. Nur Arifin tentang pemberitahuan pinjaman PEN daerah kepada DPRD.(wek)

Tags: