Rapat Perdana, Jokowi Minta Menteri Segera Langsung Kerja

Jakarta, Bhirawa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet yang baru dilantik di Kantor Presiden, Senin (27/10). Jokowi meminta 34 menteri dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019 untuk langsung bekerja setelah pelantikan. “Kita tidak boleh ragu-ragu akan kendala apapun, termasuk kendala mengenai penataan organisasi. Bagi menteri yang kementeriannya tak berubah, harus langsung bisa kerja dan tancap gas. Tak usah menunggu apa-apa lagi,” kata Jokowi, Senin (27/10).
Namun, Jokowi meminta menterinya untuk melihat perencanaan dan organisasi dalam kementeriannya sebelum memulai bekerja. “Tolong dilihat yang pertama kalau masuk ke kementerian, tentu saja melihat perencanaan yang ada di situ, anggaran yang ada seperti apa. Tolong dilihat dulu,” tuturnya mewanti-wanti.
Sedangkan bagi kementerian yang mengalami perubahaan, Jokowi meminta untuk menggunakan unit organisasi yang ada untuk sementara waktu. “Kemudian, bagi menteri yang kementeriannya mengalami perubahan, penggabungan maupun pemisahan, agar digunakan unit organisasi yang ada,” pungkasnya.
Persoalan APBN menjadi masalah tersendiri karena terdapat perubahan nomenklatur kabinet. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, salah satu kementerian yang tidak dapat langsung bekerja karena belum ada alokasi anggaran adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dua kementerian ini sudah digabungkan. Seluruh anggaran masih harus dibahas dulu melalui pembahasan APBNP yang diajukan oleh pemerintah.  “Kementerian yang belum dapat bekerja yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena belum adanya anggaran. Ini ekses negatif yang muncul dari perubahan nomenklatur,” katanya.
Politisi Demokrat itu menambahkan, setelah digabungkan, kementerian itu juga tidak bisa menggunakan anggaran yang terdapat di KLH atau Kementerian Kehutanan.  Tetapi harus dibicarakan terlebih dahulu antara pemerintah dan DPR. Kemudian harus merevisi undang-undang agar kedua kementerian yang digabungkan itu dapat segera berjalan.
“Penggabungan dua kementerian tentu memiliki dampak sosial dan politik. Dampak sosial dari jumlah karyawan yang tentu akan sangat berpengaruh. Dampak politis, dari lingkungan bersifat lebih global dan kehutanan bersifat sektoral,” katanya.
Presiden Jokowi juga  meminta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman langsung bekerja, meski belum memiliki kantor. Seperti diketahui, kementerian yang dipimpin oleh Indroyono Soesilo itu baru saja dibentuk dalam Kabinet Kerja. “Bagi menteri yang kementeriannya baru, belum ada ruang kantor maupun staf yaitu Kemenko Kemaritiman segera berkoordinasi dengan Mensesneg dan Menteri Pan/RB. Mulai bekerja gunakan apa yang ada dan bekerja secepat-cepatnya,” jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Maritim Indriono Soesilo menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga  diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk tidak membuang anggaran guna memenuhi fasilitas operasional kementerian. “Dalam rangka mengangkat isu maritim, diperintahkan oleh Presiden untuk persiapan bekerja jangan terpaku. Jangan bikin gedung baru dan jangan mengangkat pegawai baru. Karena pegawai banyak, gedung juga banyak,” tuturnya.
Selain itu,dirinya juga menjelaskan bahwasanya kementrian yang dipegangnya merupakan yang diandalkan oleh Presiden Jokowi saat kampanye dan dia tertarik untuk melaksanakan amanah tersebut. “Tapi kantor masih nggak ada, nggak apa-apa. Kami juga punya staf yang bisa bantu ke mana-mana. Dari tadi malam setelah diperkenalkan,kami langsung nyari tempat,” ungkapnya.
Sementara itu, mengenai dana operasional untuk keberlangsungan Menko Maritim, Menteri Keuangan yang akan menyiapkan. “Sedangkan, kabinet Menko Kemaritiman ini, nanti disiapkan oleh Mensesneg. Lalu,Kementrian Aparatur Negara (Menpan) siap untuk mengorganisasikannya” tutupnya.
Bahas Perubahan Anggaran
Pakar hukum dan tata negara Margarito Kamis meminta pemerintah dan DPR segera membahas pengubahan anggaran kementrerian yang sudah disusun dalam APBN 2015 menyusul adanya penetapan pengubahan nomenklatur kementerian dalam Kabinet Kerja. Meski sudah melalui pertimbangan oleh DPR, kementerian dalam Kabinet Kerja besutan Presiden Jokowi masih belum mempunyai dana atau ruang gerak untuk menjalankan program kerjanya. Pasalnya, anggaran kementerian yang dibiayai oleh APBN 2015 disusun oleh Susilo Bambang Yudhoyono-presiden sebelumnya sesuai dengan nomenklatur yang ada saat itu.
“Jadi, presiden Jokowi dan DPR harus mempercepat pembahasan APBN perubahan yang diajukan oleh pemerintah untuk memberikan ruang gerak kepada kementeriannya,” katanya, Senin (27/10).
Jika pengubahan anggaran kementerian tidak segera dibahas, tuturnya, akan berdampak buruk pada pemerintahan Jokowi. “Para menterinya tidak bisa menjalankan program karena tidak ada biaya. Konkretnya, pemerintahan akan berjalan lamban,” katanya.
Menurut Margarito, pembahasan pengubahan anggaran kementerian tersebut harus dibahas dengan masing-masing komisi yang menjadi rekan kementerian, lalu diharmonisasi oleh badan anggaran, dan selanjutnya disahkan melalui paripurna DPR.
Untuk itu, sebelum menyegerakan pembahasan pengubahan APBN, lanjutnya, DPR harus lebih dulu menyelesaikan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang di dalamnya berisi antara lain komisi-komisi, badan anggaran, dan badan legislasi. “Pembahasan anggaran untuk Kabinet Kerja tidak akan tercapai jika komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya belum terbentuk,” kata Margarito. [ira, cty, ins]