RAPBD 2015 Jember Alokasikan Dana Pilkada Langsung

ruu-pilkada1Kabupaten Jember, Bhirawa
Bupati Jember MZA Djalal akan menyerahkan naskah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) 2015 kepada DPRD Jember akhir Oktober nanti. Sehingga pada awal tahun nanti, RAPBD ini bisa disahkan menjadi APBD 2015. “Naskah RAPBD 2015 akan diajukan ke dewan pada akhir bulan ini juga,” ujar Bupati Djalal usai menghadiri pelantikan pimpinan DPRD Jember 2014-2019, Rabu (8/10).
Menurut Djalal, dengan dilantiknya  pimpinan DPRD Jember definitif, maka dalam waktu dekat, alat kelengkapan dewan sudah bisa bekerja secara optimal. “Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, sekitar akhir Oktober nanti, Pemkab Jember akan mengajukan RAPBD 2015 untuk kemudian dibahas oleh pihak legislatif,” katanya.
Pihaknya berharap, jumlah anggaran dalam APBD  2015 terjadi kenaikan dibanding dengan APBD 2014. Upaya penambahan APBD bisa diambilkan dari banyak hal, bisa melalui dana perimbangan, maupun dari dana bagi hasil pajak provinsi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  “Salah satu contohnya, dengan diterapkannya UU tentang Pemerintahan Desa pada 2015, dipastikan juga akan dibarengi dengan alokasi anggaran untuk desa. Namun, hingga saat ini, masih belum mengetahui secara detil, berapa dana perimbangan yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat, karena petunjuknya masih belum diterbitkan.
Jika anggaran ini tetap diajukan, maka Pemkab Jember akan menggunakan standar pagu yang lama,” ungkapnya.
Terkait pelaksanaan Pilkada 2015 mendatang, Bupati Djalal menjelaskan, meski sistem Pilkada sampai saat ini belum jelas, namun Pemkab Jember akan mengalokasikan anggarannya dalam RAPBD Tahun Anggaran 2015. Dalam RAPBD nanti rencananya  Pemkab Jember tetap mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Pilkada langsung. “Kebijakan ini diambil, karena meski DPR RI sudah memutuskan sistem Pilkada tidak langsung, namun persoalan ini masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, aturan yang digunakan masih menggunakan undang-undang yang lama,” katanya pula.

Pimpinan Dewan Dilantik
Sementara itu tiga pimpinan DPRD Kota Batu telah mengucapkan sumpah/janji dalam rapat paripurna istimewa yang digelar di gedung DPDR setempat, Rabu (8/10). Dengan keberadaan pimpinan ini maka agenda panjang telah menunggu kerja dari 25 anggota dewan. Selain membentuk fraksi dan alat kelengkapan dewan, wakil rakyat juga dituntut untuk segera menyelesaikan Raperda APBD 2015 dengan didahului paparan KUAPPAS dari Pemerintah Kota Batu.
Tiga pimpinan DPRD Batu yang dilantik adalah Cahyo Edi Purnomo dari PDIP sebagai Ketua DPRD, Hari Danah Wahyono dari Gerindra sebagai Wakil Ketua, dan Nurochman dari PKB sebagai Wakil Ketua. Hal ini sekaligus menindaklnjuti SK dari Gubernur Jatim no.171.422/696/011/2014 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kota Batu.
Ketua Dewan Cahyo Edi Purnomo, mengatakan akan segera menyelesaikan agenda yang bersifat urgen. Setelah pelantikan, agenda selanjutnya adalah menetapkan Tatib  Dewan agar DPRD bisa segera membentuk alat kelengkapan dewan.  “Rancangan Tatib Dewan yang kita kerjakan sudah dikirimkan ke gubernur. Saat ini kita menunggu jika ada revisi dari gubernur. Melalui Tatib inilah akan dipakai landasan hukum untuk segera membentuk komisi dan alat kelengkapan DPRD,”ujar Cahyo.
Ia menjelaskan jika Tatib Dewan ini sudah disahkan, maka 2 minggu kemudian ia akan meminta para anggota dewan melakukan action ke lapangan. Setelah komisi dan alat kelengkapan dibentuk, mereka (anggota dewan-red) akan disebar ke 24 desa/ kelurahan untuk menyerap aspirasi dari warga sesuai dengan janji kampanye yang telah dibuat.
Dalam agenda kerja DPRD periode 2014-2019 ini, kata Cahyo, pelaksanaan proyek pembangunan perkantoran terpadu atau block office  tetap menjadi perhatian dewan. Apalagi beberapa waktu lalu diketahui jika beberapa proyek milik pemkot termasuk BO mengalami gagal lelang.
“Proyek BO ini telah dibuat dengan sistem multi years dengan anggaran Rp 150 miliar. Ada apa ini kok mengalami gagal lelang terus? Kita akan terus melakukan fungsi pengawasan. Kita juga akan melakukan fungsi budgeting untuk mengetahui dikemanakan uang proyek yang gagal lelang itu,”tambah Cahyo.
Sementara, dalam rapat paripurna istimewa tersebut, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko juga sempat mengatakan untuk memberikan perhatian lebih atau prioritas kepada dunia pendidikan di Kota Batu. Apalagi siswa usia sekolah di Kota Batu mulai SD,SMP, dan SMA jumlahnya mencapai 40.000 orang. Untuk itu pemkot ingin mengajak dewan untuk memberikan yang terbaik kepada 40.000 siswa sekolah ini.
“Jika diilustrasikan, jangan sampai pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bangunan di Kota Batu kondisinya lebih baik daripada pembangunan di sektor pendidikan,”ujar Eddy Rumpoko. Selain itu, prioriotas berikutnya diberikan wali kota kepada sektor pertanian dan sektor pariwisata. [efi, nas]

Tags: