RAPBD 2018, Komisi E Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan

DPRD Jatim, Bhirawa
Meski belum ada pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2018, namun Komisi E DPRD Jatim akan memprioritaskan tiga masalah. Di antaranya terkait pendidikan, kesehatan dan pengangguran.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Reno Zulkarnaen menegaskan dalam pembahasan RAPBD 2018 nanti, Komisi E akan memprioritaskan terkait pemberian anggaran untuk penyelesaian gaji GTT (Guru Tidak Tetap) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang saat ini tinggal 6 ribu orang dari total 9 ribu orang.
”Jika sebelumnya dalam PAPBD 2017 sudah terbayarkan untuk 3 ribu GTT/PTT dengan anggaran yang dibutuhkan Rp 342 miliar, sedang sisanya yaitu 6 ribu orang nantinya diusahakan terbayarkan pada RAPBD 2018. Namun jika tidak nututi anggarannya, maka hanya dialokasikan untuk 3 ribu orang saja. Atau disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada,”tegas politisi asal Partai Demokrat, Senin (25/9).
Di sisi lain, masalah kesehatan juga menjadi perhatian khusus bagi Komisi E DPRD Jatim. Karena pelaksanaan BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan) belum berjalan optimal. Di mana masih banyak komplain dari masyarakat terkait pada pelayanan kesehatan. Padahal dalam pelaksanaannya ada keharusan di mana satu keluarga harus diikutkan dalam BPJS khususnya yang mandiri.
”Kami akan minta BPJS memperbaiki pelayanan kesehatan. Apapun dalam masalah ini masyarakat sudah membayar baik yang mandiri atau ditanggung oleh pemerintah. Karenanya BPJS harus meningkatkan pelayananannya kepada masyarakat,”tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim mengaku dilimpahkannya pengelolaan SMA/SMK dari kab/kota ke Pemprov Jatim memang sangat berat. Namun karena masalah tersebut sudah masuk dalam UU, tentunya harus dipatuhi. Karenanya ke depan Komisi E akan memfokuskan soal SPP dan seragam sekolah.
”Sepanjang RAPBD 2018 masih dicantumkan anggaran pembelian seragam sekolah, dimana nantinya tidak lagi diserahkan secara gratis kepada sekolah negeri saja, namun juga swasta. Artinya mereka yang tidak mampu akan diberikan subsidi seragam sekolah sesuai by name dan by address,” katanya.
Begitu pula jika tidak ada alokasi dana pembelian seragam gratis, pihaknya berharap ada hibah SPP kepada mereka yang tidak mampu, baik negeri maupun swasta. Dengan begitu untuk sekolah swasta khususnya bisa memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. [cty]