Raperda Miras Kota Mojokerto Terancam Dicoret Gubernur

antarafoto-SitaMirasOplosan080212-3Kota Mojokerto, Bhirawa
Raperda Minuman Keras (Miras) yang diajukan Pemkot Mojokerto bersama sembilan Raperda produk tahun 2014 terancam bakal dicoret Gubernur Jatim. Pasalnya substansi Raperda itu berbenturan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2015 tentang Perdagangan Miras.
Dalam Salah satu poin Peraturan Menteri Perdagangan menyertakan klausul tentang larangan perdagangan Miras mulai level mini market. Padahal, Raperda Miras milik Pemkot hanya mengatur soal jarak penjual Miras dengan tempat ibadah dan lingkungan sekolah saja. Dikuatirkan, keluarnya aturan kementerian itu menjadi batu sandungan Raperda yang diharapan dapat mengontrol peredaran minuman beralkhohol pembunuh 17 warga kota ini.
”Keluarnya Permendag Nomor 6 ini bisa menghalangi Raperda Miras yang kini ada di meja Gubernur. Jika peraturan menteri itu segera diterapkan butuh waktu setahun lagi untuk membahas Raperda kita,” cetus anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto, Minggu (1/2) kemarin.
Produk perundangan negara ini mengacu pada paham lex specialis de rogat lex generalis. Artinya, tambah Deny, aturan yang bawah tidak bisa mengesampingkan aturan hukum yang lebih tinggi.
”Jika sampai ada revisi secara menyeluruh maka Raperda Miras kita baru tahun depan bisa dijalankan,” tambahnya.
Politisi Demokrat ini menerangkan, peredaran Miras oplosan di daerahnya cukup mengkhawatirkan. Perdagangan Miras produk rumahan berjalan di bawah tangan dan tak bisa diberantas. ”Dibutuhkan payung hukum yang tegas untuk mengatur soal ini,” paparnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kabag Hukum Setda Pemkot Mojokerto, Pudji Hardjono membenarkan kemungkinan bakal terimbasnya Raperda Miras yang kini diajukan ke gubernur. ”Tentu terimbas tapi tak sampai fatal,” katanya.
Pudji mengatakan, dengan adanya Permendag ini pihaknya tinggal menunggu panggilan gubernur. Nanti akan dipanggil untuk klarifikasi saat revisi. Kalau dibatalkan ya nggak mungkin. Maka hanya yang bertentangan saja yang direvisi. Keyakinan ini didasarkan pada aturan pembuatan satu produk hukum yang jamak dilakukan.
”Paling aturan soal larangan mini market menjual Miras itu saja yang dicoret. Dan kita hanya menambahkan Permendag itu saja sebagai tambahan konsideran atau acuan Raperda kita,” tambahnya. [kar]

Tags: