Wali Kota Madiun, H. Maidi (tengah) didampingi Kepala Dinkes Kota Madiun, dr. AS Wardani (kiri) dan Kepala BPBD Kota Madiun, Agus Hariono (paling kanan) saat Wali kota Madiun, Coference Pers, hasil rapid test 131 kasek, di Balikota Madiun, Kamis (11/6). [sudarno]
Kota Madiun, Bhirawa
Sebanyak 131 Kepala Sekolah (kasek) SDN dan SMPN di Kota Madiun dilakukan rapit test di Puskesmas-Puskesmas di Kota Madiun, Rabu (10/6). Setelah ini, akan di rapid test sebanyak 3.000 guru dengan anggaran sekitar Rp 1 miliar lebih. Para guru dan kasek, semuanya harus di rapid test.Mereka harus sehat dan dia harus negatif, karena mereka menghadapi siswa yang mau masuk sekolah.
“Setelah ini, semua guru di Kota Madiun dirapid test.Hanya saja kami masih menunggu pemerintah pusat, kapan mau dimasukan.Rencanana masuk pada 13 Juli 2020, apakah diundur lagi apa tidak kami, masih menunggu kebijakan Dikbud Pusat, kita masih mengikuti itu,”kata Wali Kota Madiun, Maidi dalam coference pers di Balaikota Madiun, Kamis (11/6).
Wali Kota Madiun, Drs. H. Maidi, SH. MM.M.Pd didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun, dr. Agung Sulistya Wardani, M.Mkes dan Kepala BPBD Kota Madiun, Agus Hariono, S.Sos. M.Simenyelaskan, untuk menuju kapan masuk lanjut Wali Kota, maka semua kegiatan di sekolah, gurunya di rapid test dan kepala sekolahnya juga di rapid tes sampai semuanya negatif termasuk sarana prasarana di sekolah dilengkapi lebih dulu.
“Yang jelas, siapa saja yang berada di Kota Madiun harus mentaati protokol kesehatan dan harus disiplin melekat pada dirinya. Tidak boleh satupun protokal kesehatan yang ditinggalkan.Ini langkah Kota Madiun new normal menuju ke normal,”tutur Wali Kota.
Menjawab pertanyaan awak media, Wali Kota, Maidi menyatakan, soal hasil rapid test kepala sekolah, semunya hasilnya non reaktif. Kalau wartawannya, anggota DPRD dan para kepala sekolah di Kota Madiun semuanaya non reaktif, sehingga nantinya semua guru di Kota Madiun juga akan di rapid test. Sedang anggarannya sekitar 3.000 guru yang akan diikutkan rapid test sekitar Rp 1 miliar sekian.
“Kalau nanti menjelang masuk sekolah, para guru-guru semuanya di rapid test.Sehingga kalau pas masuk sekolah, guru-guru itu ada yang belum rapid tes tidak boleh masuk sekolah.Ini nanti ada instruksi dari Wali Kota,”jelas Wali Kota Maidi.
Dalam hal ini lanjut Wali Kota, nantinya semua OPD di Kota Madiun juga di rapid tes. Misalnya, Disdukcapil dan Pelayanan perijinan sekarang ini sudah menggunakan pelayanan secara IT, yang berkepentingan tidak ketemu petugasnya, sementara tidak di rapid test gak apa apa. Tetapi dalam hal ini yang didahulukan, OPD yang belum menggunakan IT, petugasnya harus di rapid tes terlebih dahulu.
Demikian juga OPD ada yang tugas keluar, lanjut Wali kota, harus di rapid test dulu. Sesudah tugas, kembali yang bersangkutan diisolasi lebih dulu sesua protokol kesehatan.Jadi ini benar-benar diperketat soal penanganan covid-19 di Kota Madiun.”Kalau tidak diperketat, nanti sia-sia kita sudah menjalankan penanganan covid-19 selama tiga empat bulan, justru semakin ketat.Tidak akan terlena,”ungkapnya.
“Sebab, sekarang ini, Kota Madiun sudah new normal menuju ke normal. Nanti kalau tidak lebih diperketat, malah gak karu-karuan dan malah tidak jadi beres,”kata orang bnomor satu di Pemkot Madiun ini menjelaskan..
Ditanya soal permintaan PGRI minta awal masuk sekolah di Kota madiun awal Juli. ?. Spontan, Wali koat Maidi menyatakan, itu kan permintaan. Minta itu boleh-boleh saja.Nanti ada kajian.Kalau covid-19 ini Agustus selesai, jika belum.”Soal pendidikan di Kota Madiun mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.Dan dalam hal pendidikan, saya tidak berani melangkah. Antisipasi saya, pemerintah pusat memerintahkan sekolah mulai masuk, perangkat sekolah sudah lengkap,”tegas Wali Kota. [dar]
