Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima piagam penghargaan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Provinsi (LAKIP) dari Wapres Jusuf Kalla dengan predikat memuaskan, Selasa (15/12).
Pemprov, Bhirawa
Pemerintah kembali menyerahkan hasil laporan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi seluruh Indonesia. Hasilnya, Pemprov Jatim menjadi yang terbaik untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi (LAKIP) dengan perolehan skor 80,04 atau berpredikat A alias memuaskan.
Prestasi yang sangat membanggakan itu terungkap saat Wakil Presiden Republik Indonesia H M Jusuf Kalla menyerahkan Piagam Penghargaan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (15/12).
Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemprov Jatim. Evaluasi itu bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah.
Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dinilai sangat baik merumuskan dan menjabarkan berbagai indikator RPJMD ke dalam berbagai sasaran strategis. Tak hanya itu, Jatim juga dinilai telah mampu menjabarkan renstra SKPD bahkan hingga ke pejabat pelaksana di tingkat eselon III dan IV. Kondisi ini setidaknya telah mulai menumbuhkan budaya kinerja yang baik pada sebagian besar aparatur Pemprov Jatim.
Di temui seusai acara, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Dr H Soekarwo menegaskan, apresiasi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan program yang sudah diatur dalam undang-undang terkait mengatur tata cara mengukur kinerja pemerintahan. Menurutnya, pemerintah telah menetapkan standar akutansi pemerintahan. Pemerintah telah menyiapkan hal terpenting dalam pelaporan, pembukuan yang dikerjakan menjadi suatu kegiatan untuk diaplikasikan di lapangan apakah cocok atau tidak dengan yang akan dilaporkan.
Pada saat penyusunan program yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut, Pemprov Jatim selalu menggunakan cara demokrasi partisipatoris. Artinya, semua elemen dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan kebijakan.
“Setelah dilakukan pengambilan keputusan langkah selanjutnya adalah dimonitor setiap tiga bulan sekali. Jadi program yang berjalan akan dicek setiap tiga bulan sekali apakah ada kekurangan dan perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan kegiatan tersebut diajak untuk merumuskan kebijakan,” ungkapnya.
Pakde Karwo mencontohkan, daerah yang akan dilakukan penggemukan sapi. Program yang dilaksanakan oleh daerah akan dimonitor dan dievaluasi selama 3 bulan. Pada program tersebut nantinya akan bisa dilihat apakah sapi tersebut bisa gemuk sesuai dengan perencanaan awal, mulai dari biaya makan sampai harga dagingnya sudah sesuai dengan yang direncanakan.
Contoh lainnya, adalah berkurangnya lahan pertanian di Jatim sebanyak 1.080 hektare/tahun. Tetapi meski lahan berkurang, produktivitas pertanian harus terus meningkat, paling tidak sekitar 11 hingga13 persen. Maka hasilnyapun bisa dilihat, meski lahan subur berkurang, tahun ini Jatim mengalami peningkatan produksi padi mencapai 5,2 persen.
Ke depan, Pemprov Jatim akan memfokuskan permasalahan pengangguran dari banyaknya kasus PHK perusahaan. Selain itu, meningkatnya kemiskinan yang stagnan pada Januari-April hingga 0,06 persen menjadi perhatian. Menurutnya, setelah dilakukan evaluasi menyeluruh, ternyata penyebab naiknya kemiskinan karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok sehingga indeks kemiskinan juga ikut naik.
“Ini yang harus segera kita lakukan, karena program Jatim 2016 adalah memaksimalkan industri primer. Industri primer yang dimaksud di sini adalah hasil dari pasca panen, jangan langsung dijual. Akan tetapi, dihentikan dulu untuk kemudian diolah dan diproses. Jangan menjual pisang saja namun diproses menjadi keripik atau selai pisang,” terangnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berpesan agar seluruh instansi pemerintah membangun etos kerja sebagai budaya pemerintah yang mengutamakan hasil yang memberikan manfaat nyata baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Seluruh anggaran yang dikelola harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Anggaran yang dikelola juga harus memberikan kepentingan dan kemanfaatan bagi publik serta berorientasi pada hasil. “Kinerja tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga kesesuaian pada hasil yang diperoleh,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Prof Dr Yuddy Crisnandi mengungkapkan, tahun ini terdapat empat kementerian dan lembaga serta dua pemerintah provinsi yang memperoleh predikat memuaskan dengan nilai di atas 80.
Keempat lembaga kementerian tersebut antara lain, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan, untuk pemerintah provinsi diraih Jatim dan Jogjakarta. [iib]
