Rapor Akuntabilitas Kinerja Pemprov Membaik

Jakarta, Bhirawa
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan terjadi perbaikan akuntabilitas kinerja yang cukup signifikan dari kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi.
Dalam beberapa tahun terakhir terjadi perbaikan akuntabilitas kinerja yang cukup signifikan dari kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya instansi yang meraih predikat B dan A,” kata Ateh di Jakarta, Selasa.
Ateh mengungkapkan dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 88 kementerian/lembaga dan 33 pemerintah provinsi tahun lalu, terdapat enam kementerian/lembaga (7,14 persen) memperoleh nilai A dan kementerian/lembaga (39.29 persen) meraih nilai B.
Sedangkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP) untuk pemerintah provinsi, dari 33 Pemerintah provinsi yang dievaluasi tahun lalu belum ada yang meraih nilai A.
Namun, ada dua provinsi yang meraih nilai B+, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Sementara itu, ada tujuh provinsi yang nilainya B, sehingga semuanya menjadi sembilan provinsi (27,27 persen).
Untuk tujuh provinsi yang mendapat nilai B adalah Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.
“Rapor akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi tahun 2014 ini semakin baik,” ujar Ateh.
Gubernur D.I Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengatakan kunci suksesnya sehingga Yogyakarta bisa mendapat nilai B+ tidak mudah.
“Panjang ya, selama 12-13 tahun saya mengubah paradigma, kita kan tahu bagaimana pegawai negeri zaman orde baru. Untuk mengubah pada pelayanan kan tidak serta merta berubah, mengubah paradigmanya,” kata Sultan.
Dari hasil rapor akuntabilitas kinerja itu, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada pemerintah dan pemerintah provinsi yang akuntabilitas kinerjanya baik. Rencananya, pemberian penghargaan akan dilakukan oleh Wakil Presiden Boediono, Rabu (24/9).
Sementara itu, Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan selama tiga tahun ini pemerintah dari tingkat kementerian, provinsi, kabupaten dan kota tidak hanya berorientasi pada “out put” dan “out come” tetapi juga pada hasil.
“Misal kemiskinan. Kita bicara berapa persen orang miskin yang mau kita atasi, caranya bagaimana, programnya apa. Dimulai dari berapa persen yang mau diturunkan lalu dibuat perencanaan. Sejauh ini sudah berjalan bagus, ada kemajuan,” jelas Azwar. [ant.ira]