foto ilustrasi
Tiga Tahun Jokowi-JK
Jakarta, Bhirawa
Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dinilai berbagai kalangan dengan beragam pendapat. Bagi yang pro Jokowi – JK dinilai telah berhasil mengambil terobosan mengarah kemajuan. Sebaliknya, kontra mengatakan, tiga tahun pemerintahan Jokowi JK tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan hidup rakyat makin sulit, harga sembako naik terus, subsidi dicabut, tarif listrik naik, pengangguran bertambah. Bahkan asuransi kesehatan rakyat dalam BPJS, belum sepenuhnya membantu rakyat.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang Wakil Ketum partai Gerindra menyoroti pemerintahan Jokowi JK dalam tiga tahun ini banyak angka merahnya. Yang berangka biru, hanyalah keseriusan pemerintah dalam melakukan de-birokratisasi perizinan usaha. Juga peringkat kemudahan usaha (ease of doing business=EoDB) saat ini sudah naik ke posisi 40 dari sebelumnya pada peringkat 106.
“Antara agenda dan capaian bisa dibilang berhasil. Itu capaian penting yang baik. Sayangnya masih banyak yang tak tercapai, bahkan mundur. Kinerja pemerintah dalam banyak bidang sangat mengecewakan,” kata Fadli Zon dalam forum legislasi membahas ‘Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi JK’ di pressroom DPR RI, akhir pekan.
Nara sumber lain, yang hadir, Wakil Ketua Umum partai Demokrat Syarif Hasan, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira dan anggota DPR RI dari PDIP Efendi Simbolon.
Fadli Zon lebih jauh mengungkap, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus menurun. Dari catatanm IDI pada 2014 masih berada di angka 73,04. Angka itu terus menurun menjadi 72,82 pada 2015 dan turun berlanjut menjadi 70,09 pada 2016. Menurut BPS, penurunan IDI pada 2016 disumbang oleh turunnya 3 aspek demokrasi. Yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga-lembaga demokrasi. Indikator ketiga nya turun semua.
“Fakta turunnya kebebasan sipil dan hak-hak demokrasi nampak dari demontrasi yang dipersulit, media sosial dikontrol, aktivis dituduh makar, ulama dikriminalkan dsb. Semua tindakan ini menunjukkan pemerintah Jokowi JK represif dan otoriter,” tutur Fadli Zon.
Pendapat mengejutkan datang dari mantan Menkop SBY Syarif Hasan dari partai penyeimbang Demokrat. Dia menyoroti penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang belum memadai. Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) semakin menurun. Di zamannya (waktu dia Menkop), peningkatan income UKM mencapai 37%. Sekarang banyak UKM yang bangkrut dan menutup usahanya. Bahkan beberapa Ritel tutup dan PHK karyawannya berarti pengangguran bertambah.
Efendy Simbolon dan Andreas Hugo Pareira dari PDIP mengakui masih ada kekurangan pada 3 tahun pemerintahan Jokowi JK. Tapi banyak hal yang sudah bisa dinikmati rakyat banyak. Sehingga dari berbagai survey menunjukkan angka kepuasan rakyat mencapai 60%. Tidak dipungkiri masih ada kekurangan yang menonjol di bidang kesehatan. Khususnya pada Jaminan Kesehatan di BPJS yang didamba bisa mengentaskan rakyat. Ternyata kini baru menjangkau 9,2 juta orang saja.
“Program jangka pendek Jokowi JK memang belum optimal. Masih berbanding terbalik dengan program jangka panjang seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Jokowi JK harus mengedepankan juga aspek jangka pendek. Karena rakyat butuh apa yang bisa dimakan hari ini. Namun pemerataan pembangunan sudah dirasakan rakyat di pelosok tanah air. Khususnya kawasan Indone sia Timur, infrastruktur jalan darat, laut, udara dan kesatuan harga BBM telah meningkatkan pergerakan ekonomi rakyat,” tutur Andreas. [ira]
