Ratusan kepala desa se-Kabupaten Pasuruan saat aksi demo di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (9/3). [Hilmi Husain]
Anggota Dewan Anggap Dana Desa Tumpeng
Pasuruan, Bhirawa
Ratusan kepala desa se-Kabupaten Pasuruan melakukan aksi demo di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (9/3). Kedatangan mereka tak terima dengan pernyataan yang kontreversi dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Komisi 1, yakni Kasiman, terkait dana dana desa dianggap sebagai tumpengan desa.
Pantauan dilokasi, suasana gedung DPRD Kabupaten Pasuruan mendadak mencekam. Sejumlah kepala desa tiba-tiba menggedor-gedor pintu ruang rapat paripurna yang berada di lantai dua itu. Beberapa di antaranya ingin masuk, sedangkan sejumlah lainnya berteriak memanggil nama Kasiman, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan.
Suasana pun panas semakian karena pihak yang dicari ternyata tak berada di lokasi. Dua hingga tiga anggota dewan, kemudian mencoba menenangkan ratusan kepala desa yang terlihat beringas waktu itu. Bahkan, suasana makin memanas hingga sempat terjadi kontak fisik, saling dorong antara sejumlah kepala desa dengan anggota dewan.
Selanjutnya, kepala desa kemudian diajak ke ruang Komisi 1, untuk menunggu dan dapat bertemu dengan Kasiman. Namun, ajakan itu tetap tak membuat suasana dingin, karena sosok yang dicari tak dijumpai.
Petugas keamanan saat itu bekerja ekstra keras, usai Kasiman, menampakkan diri di gedung dewan. Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Pasuruan, Agus Supriyono mengungkapkan pihaknya tak terima dengan pernyataan Kasiman, Ketua Komisi 1. Pernyataan itu adalah saat serap aspirasi DPRD Kabupaten Pasuruan. Yakni dana desa diibaratkan dibagi-bagikan. “Kedatangan kami ke gedung dewan ini adalah mencari Pak Kasiman. Harga diri seorang kepala desa, yang diperlakukan seperti seorang pencuri. Dana desa diibaratkan seperti dibagi-bagikan,” ujar Agus Supriyono.
Selanjutnya, mereka meminta Kasiman mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan laporan ke polisi juga telah dilayangkan terkait kasus tersebut. “Ini merupakan pelecehan kepala-kepala desa. Apalagi BPD diabaikan,” kata Agus Supriyono.
Sekadar diketahui, Kasiman sempat memberi pernyataan saat serap aspirasi bersama DPRD Kabupaten Pasuruan. Ia menyebutkan bahwa jika BPD terkadang dikesampingkan oleh pemerintah desa. Kasiman juga menyebut jika anggaran desa menjadi tumpeng bagi pemerintah desa yang harus ditata oleh kepala desa. [hil]
