Ratusan Nelayan Desa Pesisir Situbondo Ikuti Pembinaan Sehat Pra Sertifikasi

Kasi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Mohammad Zaini, SP, MMA, saat memberikan paparan materi di hadapan ratusan nelayan Desa Pesisir, Kecamatan Besuki. [sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Ratusan nelayan yang tersebar di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo hadir dalam kegiatan pembinaan program sehat pra sertipikasi di balai desa setempat. Hadir di antaranya, Kasi Pemerintahan Kecamatan Besuki Idham Kusairi; perwakilan BPN Situbondo Joni Sulistiyono, Kades Pesisir Ahmadi serta Kepala Seksi (Kasi) Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Muhammad Zaini, SP, MMA.
Menurut Muhammad Zaini, kegiatan ini merupakan kegiatan sertipikasi hak atas tanah (sehat) nelayan yang notabene bagian dari program pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hasil kerjasama dengan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Program sehat ini, aku Zaini, merupakan bagian dari program lintas sektoral dari program PTSL dimana Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 ini mendapatkan 200 bidang. “Program sebanyak ini terbagi di dua desa yakni Desa Pesisir dan Desa Demung Kecamatan Besuki. Tiap Desa mendapatkan bantuan 100 bidang sertipikat,” beber Zaini.
Masih kata Zaini, adapun tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan dan memfasilitasi penyediaan aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Terakhir, lanjut Zaini, tujuan program ini untuk menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. “Ini sesuai dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Nomor 3/Per. DJPT/2019 tentang juknis kegiatan fasilitas sertipikasi hak atas tanah nelayan,” kupas Zaini.
Zaini kembali menambahkan, kegiatan ini salah satu dari program pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan atau legislasi aset dan pemanfaatan aset. Artinya, sebut Zaini, kegiatan fasilitasi sertipikasi hak atas tanah nelayan itu murni untuk memberikan kepastian hukum atas tanah nelayan dan mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif. “Ini juga bagian dari strategi pemberdayaan nelayan di Situbondo,” urai Zaini.
Mantan staf di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo itu menerangkan, dengan memiliki bidang sertipikat ini, setiap nelayan bisa melangsungkan usaha yang sudah dirintis atau sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan (bank maupun non bank), sehingga nelayan mendapatkan akses pemberdayaan modal. “Nelayan dengan sendirinya akan memiliki usaha lanjutan serta produksi pasar. Tentunya sasaran akhirnya untuk peningkatan usaha dan pengembangan ekonomi produktif nelayan yang lain,” pungkas Zaini.[awi]

Tags: