Ratusan Penyusup Demo Omnibus Law Diamankan

Aparat kepolisian mengamankan sejumlah massa yang diduga penyusup dalam aksi buruh dan mahasiswa tolak UU Omnibus Law di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (20/10).

Sebagian Usia Anak-anak Berstatus Pelajar
Rapat Dewan Pengupahan Dead Lock
Surabaya, Bhirawa
Masa aksi dari elemen buruh dan mahasiswa kembali berdemonstrasi di Gedung Negara Grahadi, Selasa (20/10). Mereka tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak (Getol) UU Cipta Kerja Omnibus Law. Demo berjalan kondusif mulai sore pukul 16.00 hingga petang usai adzan maghrib terdengar.
Kendati demikian, aparat kepolisian menemukan indikasi masa penyusup yang dikhatirkan akan melakukan aksi anrkisme selama demo berlangsung. Mereka yang diamankan berjumlah 169 orang dan sebagian ada yang masih berusia anak-anak dan berstatus pelajar.
Wakapolrestabes Surabaya AKBP Hartoyo menjelaskan, penangkapan masa penyusup karena terindikasi bukan dari kelompok masa aksi Getol. Karena masa Getol sudah ada elemen-elemennya yang telah dikordinasikan antara polisi dengan para korlap.
“Untuk antisipasi supaya tidak ada masa penyusup yang rusuh maka mereka diamankan. Jadi sebatas antisipasi karena pengalaman tanggal 8 Oktober seperti itu. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, tetapi kita tetap mengantisipasi masa cair yang tidak masuk dalam aliansi Getol ini,” jelas AKBP Hartoyo.
Sebagian yang berstatus pelajar disebutnya ada sekitar enam anak yang sudah diketahui pasti melakukan ajakan untuk unjuk rasa melalui medsos. “Ada yang membawa bola tenis dari pelajar SMK. Semua diamankan di Mapolres dan akan dipanggil orangtuanya, sekaligus wali kelasnya, babin kamtibmas serta RT/RW-nya agar tidak mengulangi lagi. Sebab mereka masih pelajar dan belum memahami dinamika politik yang ada. Tugas mereka belajar dulu,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo mengungkapkan, dalam aksi tersebut aparat keamanan yang dikerahkan mencapai 4.147 personel yang dari jumlah tersebut, 1.381 personel berasal dari TNI. “Ada juga unsur dari Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Dinas Pendidikan karena pengalaman adanya keterlibatan anak-anak,” tutur Trunoyudo.
Selain pengamanan di obyek vital instansi pemerintahan, aparat keamanan juga bersiaga di 13 titik di luar instansi pemerintah. “Seperti jalur keluar masuk, sentra ekonomi, kita sebar kekuatannya, sejauh ini semua berjalan kondusif, apa yang menjadi aspirasi kita lakukan pengawalan,” jelas dia.
Namun, di luar penyampaian pendapat yang sudah direncanakan ada indikasi masa yang membawa molotov, pilox vandalisme, dan minuman keras. “Sudah ditangani oleh Polrestabes jumlahnya sekitar 169 orang,” jelas dia.
Mereka yang diamankan akan menjalani proses pendalaman oleh penyidik, baik dari direktorat reserse kriminal umum, direktorat reserse narkoba, direktorat reserse kriminal khusus, maupun Polrestabes. “Terkait demo selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu dan menggali informasi dari intelejen untuk menentukan bagaimana pengamanan selanjutnya,” ujar Trunoyudo.
Sementara itu, Kordinator Umum Getol Syaifudin mengatakan, aksi tersebut dilakukan dengan tuntutn UU Cipta Kerja Omnibus Law. Masa yang dikerahkan sekitar seribu orang dari elemen mahasiswa dan buruh. “Kita lihat situasi kondisi kalo memang kawan-kawan tidak lelah tidak jadi soal karena surat pemberitahuan 20 sampai 23 Oktober,” kata dia.
Syaifudin tidak memilih langkah audisensi karena ini merupakan aksi dengan mosi tidak percaya. Karena awalnya UU tersebut diminta untuk tidak disahkan tapi ternyata disahkan juga. “Klo tuntutan tidak dipenuhi jelas ini akan jadi gerakan kawan-kawan. Karena klasternya tidak hanya pekerja. Tapi juga banyak seperti pertanahan dll. Bukan hanya buruh. Karena di UU ada 4 UU yg disederhanakan,” pungkas dia.

Rapat Dewan Pengupahan Dead Lock
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jatim Himmawan Estu Bagijo sebelumnya menjelaskan, hingga saat ini pemerintah tengah membahas usulan komponen Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil rapat terakhir dewan pengupahan masih deadlock, karena tidak ada satu pendapat yang disetujui. Maka, keputusan akhirnya diserahkan ke Menteri Tenaga Kerja.
“Sarannya UMP tidak naik sesuai dengan nilai tahun 2020, yakni Rp 1.890.000. Tapi permintaan buruh naikkan UMP,” kata Himmawan.
Pihaknya berharap pembahasan itu segera rampung, sebab akhir Oktober ini UMP harus sudah ditetapkan dan akhir November UMK harus ditetapkan. “Jadi jadwal kita sudah mepet,” tandasnya. [tam]

Tags: