Ratusan Ustad dan Unjuk Rasa ke Gedung Dewan

Pengesahan Raperda Pendidikan Lamban
Pasuruan, Bhirawa
Ratusan ustadz dan ustadzah se Kabupaten Pasuruan berunjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan. Mereka yang tergabung dalam Kelompok Pecinta Pendidikan Pasuruan (KPPP) menuntut agar raperda pendidikan 2014 harus segera disahkan.
Koordinator aksi, KH Mujib Imron mengatakan para wakil rakyat dinilai lamban dalam hal pembahasan sekaligus pengesahan raperda pendidikan 2014. Terbukti, raperda itu hingga saat ini belum terselesaikan. Bahkan, para wakil rakyat terkesan hanya lebih fokus ke persiapan Pileg, sedangkan kepentingan masyarakat dikesampingkan.
“Jangan sampai mengulur-ulur waktu seperti ini. Anda dipilih melalui rakyat dan harus mendengarkan aspirasi seperti ini. Jangan hanya fokus pada Pileg saja. Kami minta kepada para dewan untuk secepatnya menuntaskan raperda pendidikan tahun 2014,” teriak KH Mujib Imron, Senin (24/3).
Selain itu, para ustadz dan ustadzah juga mengusulkan isi dalam raperda tersebut antara lain pendidikan wajib 12 tahun, pasalnya selama ini hanya 6 tahun. Tak hanya itu, mereka juga mengusulkan libur pada hari Jumat serta di dalam kelas harus dipisah, antara laki-laki dan perempuan.
Menurut KH Mujib, jika tak ada keseriusan dalam raperda tersebut pihaknya akan mengancam akan golput pada Pileg 2014 nanti. “Kami akan golput pada pemilu Pileg April nanti para wakil rakyat tak mendengarkan aspirasi kami,” kata Mujib Imron.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Shobih Asrori mengaku pembahasan raperda pendidikan bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, pembahasan itu harus butuh waktu sehingga akan tercapai hasil yang maksimal. “Secepatnya akan kami selesaikan pembahasan raperda itu biar nantinya tercipta komponen-komponen penting yang tepat dan jelas. Makanya tolong kami beri waktu,” jelas Shobih Asrori. [hil]