Freddy Poernomo H Hisan
DPRD Jatim, Bhirawa
Maraknya penyimpangan dana desa yang kini disidik KPK, membuat trenyuh Komisi A DPRD Jatim. Karenanya, untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran keuangan di pedesaan, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan akan menggelar supervisi dan pelatihan untuk mengelolaan keuangan desa agar terhindar dari jeratan hukum.
Ketua Komiisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menegaskan apa yang dia khawatirkan soal pengelolaan dana desa akan banyak penyimpangan akhirnya terbukti juga. Ini karena perangkat di desa kurang memahami pengelolaan anggaran. Sementara dari pemerintah tidak ada tenaga pendamping bagaimana cara mengelola anggaran desa.
“Untuk itu sesuai dengan tugas kami yang membidangi pemerintahan, tentunya kami akan melakukan supervisi ke desa dengan bentuk bimtek, kami berharap pemerintah desa mampu mengelola keuangannya sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya,”jelas politisi asal Partai Golkar ini saat ditemui di kantornya, Selasa (8/8).
Diungkapkan oleh Freddy, selama ini munculnya kasus penyimpangan dan anggaran desa dikarenakan lemahnya pengetahuan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. “Nanti dalam bimtek tersebut kami akan mengajari bagaimana mengelola keuangan yang baik agar tak terjerat kasus,”sambungnya.
Ditambahkan oleh Freddy, tak hanya itu pihaknya juga akan melibatkan Badan Pengawas Desa (BPD) untuk menambah fungsi pengawasan dan kontrol dalam pengelolaan pengawasan keuangan desa. “Nantinya mereka ini yang mengontrol pengawasannya. Jadi mereka bisa dimaksimalkan sebagai lembaga pengawas desa,”tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi A yang lain, H Hisan mengaku seharusnya pemkab dan pemerintah pusat berkewajiban melakukan pendampingan untuk tenaga administrasi yang ada di desa. Ini penting pasalnya, pengetahuan soal administrasi petugas di desa sangatlah minim. Tak heran banyak persoalan terjadi saat dana desa digelontorkan. “Kayaknya persiapan aparat di bawahnya belum maksimal,”tegasnya.
Bahkan pria yang disebut akan maju Pilbup Sampang ini mengusulkan agar tenaga pendamping sekaligus dapat menjadi pengawas. Termasuk Itwilkabnya juga menjadi pengawas dengan turun ke desa-desa. Hal ini sebagai antipasi agar tidak ada penyimpangan. [cty]
