Rawat Avoer, Pemkab Sidoarjo Gandeng FKMT

Suasana pertemuan Dinas PUPR dan FKMT membahas kerjasama pelihara saluran sungai. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Untuk perawatan saluran sungai/avoer Pemkab Sidoarjo melalui Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) mengajak kerjasama dengan masyarakat langsung. Diantaranya melibatkan langsung para petani tambak yang tergabung dalam FKMT (Forum Komunikasi Masyarakat Tambak) Sidoarjo.
FKMT Sidoarjo yang memiliki sekitar 2.500 anggota akan tahu persis permasalahan-permasalahan air yang dibutuhkan, karena mereka sehari-harinya selalu turun lapangan untuk mengelola kebutuhan air di tambak-tambak mereka. Di sisi lain mereka juga mengeluhkan terhadap pemerintah dalam melakukan normalisasi sungai selalu tidak maksimal.
”Sehingga dalam beberapa bulan saja kondisi sungai sudah seperti semula,” ungkap Achmad Syarif Sekretaris FKMT Kab Sidoarjo saat melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Dinas PUPR Kab Sidoarjo, Rabu (8/2).
Ia berharap kepada pemerintah dalam melakukan normalisasi sungai harus secara maksimal, yang sebelum-sebelumnya jangan sampai terulang kembali. Menurutnya, pihak pemerintah harus koordinasi dengan pihak yang terkait. Jika saluran/avoer itu hak pengelolaannya pihak BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas juga harus melakukan koordinasi kepadanya. Jika saluran/avoer itu harus koordinas dengan pihak PU Pusat juga harus dilakukan. ”Jika hal itu tak dilakukan dan yang melakukan hanya Pemkab Sidoarjo saja, maka hasilnya kurang maksimal,” katanya.
Kalau hal itu sudah dilakukan, lanjut Achmad Syarif pihak kami juga siap untuk dilibatkan. Saya yakin jika kami dilibatkan akan sungguh-sungguh mengawal proses pembangunannya mulai awal hingga akhir. Bahkan juga siap melakukan pengawasan terhadap pekerjaan rekanan. ”Jika dirasa hasilnya kurang baik, tentu akan kami tegur atau kami laporkan kepada dinas agar bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.
Kepala Dinas PUPR Kab Sidoarjo, Ir Sigit Setyawan merasa senang, karena programnya mendapat respon yang cukup baik dari FKMT. Kami akan menampung masukan-masukan dari warga petani, baik itu petani padi maupun petani tambak, karena mereka yang merasakan, mereka yang membutuhkan kebutuhan air dan mereka pula yang kami ajak untuk merawatnya. ”Kalau hanya mengandalkan dari petugas pemerintah tentu tidak mungkin, karena keterbatasan tenaga,” tandasnya.
Nantinya, jika sungai sudah dilakukan normalisasi, mereka pula yang menegur masyarakat agar jangan membuang sampah ke sungai. Kemungkinan juga mereka siap melakukan sosialisasi ke warga sekitarnya yang tidak memiliki tambak. Karena akibat kerusakan kualitas air sungai, para petambak ini bisa rugi hingga miliaran rupiah,” pungkas Sigit Setyawan. [ach]

Tags: