Jembatan Suramadu
Surabaya, Bhirawa
Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII bakal menganggarkan biaya perawatan Jembatan tol Surabaya-Madura (Suramadu) sebesar Rp56 Miliar. Hal ini setelah BBPJN VIII menjadi penanggung jawab dalam menyokong anggaran perawatan dan pemeliharaan Jembatan antar pulau di Jatim ini.
Kepala Bidang Preservasi dan Peralatan I BBPJN VIII Kementerian PUPR, Sodeli mengatakan bahwa masih terus melakukan penghitungan biaya perawatan Jembatan Suramadu. “Bisa jadi anggaran Rp56 Miliar. Bisa saja itu cukup kalau memang itu belum cukup dari dasar survei nanti, kita lakukan secara peioritas penanganannya,” katanya, Selasa (27/11).
Sehingga, lanjut Sodeli, Jembatan tol Suramadu tetap ada penanganannya. Terkait pembatasan muatan kendaraan yang melintas, tetap harus ada tindakan demi menyangkut umur jembatan tol itu sendiri. “Memang betul, jadi tetap harus ada batas muatan kendaraan. Karena kalau tidak ada pembatasan nanti umur jembatan ada pengurangan,” terangnya.
Menurut dia, standar muatan yang melewati jembatan tol Suramadu maksimal 10 ton. Oleh sebab itu, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. “Kalau memang dipaksakan disarankan untuk memodifikasi kendaraan itu,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala BBPJN VIII, I Ketut Dharma Wahana memastikan dana pemeliharaan Jembatan Suramadu sudah tersedia. Namun dana tersebut memang masih bersifat sementara.
Dharma Wahana mengatakan proses perhitungan kebutuhan perawatan dan pemeliharaan jembatan sepanjang 5,4 kilometer tersebut masih dilakukan. Untuk tahap awal sudah disiapkan dananya. “Anggaran pemeliharaan Suramadu sudah kami siapkan,” kata Dharma.
Dia juga mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk beberapa prioritas pemeliharaan, perawatan konstruksi bagian bawah jembatan, perbaikan pagar maupun bagian atas jembatan.
Selain itu, pengelolaan sistem informasi jembatan juga menjadi prioritas perbaikan BBPJN. “Jadi sudah ada anggarannya, tidak mungkin pemerintah tak memberi perhatian pada jembatan seperti Suramadu,” ujar Dharma.
Kendati sudah ada dana sementara yang disiapkan, Dharma mengatakan tetap akan berkoordinasi dengan PT Jasa Marga yang mengelola Jembatan Suramadu selama sembilan tahun terakhir.
Keduanya akan bersama-sama menghitung kebutuhan riil untuk merawat jembatan itu. Jika nantinya anggaran itu ternyata masih belum sesuai kebutuhan, maka akan diajukan lagi pada pertengahan tahun depan. “Yang penting, dananya ada dulu,” katanya.
Pasca penggratisan Jembatan Suramadu, sempat terjadi kesimpangsiuran terkait siapa yang bertanggungjawab dalam penyediaan anggaran perawatan dan pemeliharaan.
Sementara, Anggota DPRD Jatim Abdul Halim menyebut kebijakan Joko Widodo menggratiskan tol Suramadu meningkatkan ekonomi warga Madura kedepan. Kebijakan itu dirasa sangat membantu masyarakat kecil ketika melewati tol Suramadu. “Kalau kemudian adanya penggratisan Suramadu pasti ada peningkatan perekonomian di Madura,” tegas Abdul Halim.
Abdul Halim yang juga sebagai Anggota Komisi E DPRD Jatim ini mengatakan, dengan kebijakan tol gratis, maka akses jalan ke pulau Madura bisa lebih dipermudah. “Ya nantinya ada kemudahan akses jalan,” imbuhnya.
Meski demikian, untuk saat ini belum ada investor yang tertarik menanamkan modalnya di pulau tersebut. Dia berharap agar kedepan, banyak investasi yang bisa meningkatkan perekonomian warga di pulau garam itu. “Sementara ini masih belum karena progrm baru belum ada investor melakukan investasi disana next pasti akan banyak di Madura,” paparnya.
Maka itu ia berharap kepada semua stake holder, Pejabat, Ulama, Kyai, dan tokoh masyarakat bersama memberi pemahaman kepada masyarakat Madura agar bisa memahami kebutuhan untuk kemajuan Madura, “Ini demi kemajuan Madura, agar bisa sejajar dengan wilayah lain di Jatim,”pungkasnya.
Dimana seperti diketahui, pemerintah membuka opsi untuk menjadikan Jembatan Tol Surabaya-Madura (Suramadu) sebagai jalan non-tol. Bila opsi tersebut direalisasikan, maka masyarakat yang hendak melintasi jembatan tersebut tidak akan dikenakan tarif alias gratis. [geh]
