RDP Anggaran Proyek Pasar Baru Kota Probolinggo Berkurang

Komisi III DPRD pada RDP proyek dengan PUPR dan Bagian Pembangunan.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

(Kondisi Jalan Banyak Rusak DPRD Sayangkan PUPR Penntingkan Jembatan)
Kota Probolinggo, Bhirawa
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kamis 30/4/2020 malam yang membahas proyek revitalisasi Pasar Baru, tahap kedua yang anggarannya berkurang serta banyaknya jalan ryang rusak namun dihenttikan perbaikannya namun Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mementingkan pembangunan jembatan untuk pembangunan RSUD baru kota Probolinggo, serta tidak bisa memastikan kapan pembangunannya akan dimulai.
Komisi III DPRD Kota Probolinggo, mempertanyakan Menejemen Konstruksi (MK). Situasi bertambah parah, ketika Komisi yang diketuai Agus Riyanto tersebut mendengar anggaran pembangunan Pasar Baru Tahap kedua berkurang. Anggaran yang awalnya Rp 19 Miliar turun menjadi Rp 15 Miliar.
Kepala PUPR Agus Hartadi kala itu tidak ada jawaban pasti maka diminta keluar ruangan untuk menanyakan hal tersebut ke atasannya. Agus yang ketika RDP dibarengi satu stafnya diberi waktu 30 menit. Meski sudah diberi waktu, namun jawaban PUPR belum memuaskan Komisi III. Karenanya, RDP lanjutan yang membahas hal yang sama akan dilaksanakan secepatnya.
Ketua Komisi III Agus Riyanto menyayangkan, pekerjaan MK yang hingga saat ini belum juga dimulai. Padahal pada RDP sebelumnya, PUPR menyatakan, akan segera melaksanakan MK. Karenanya, Agus meminta PUPR segera menyelesaikan pekerjaan MK, agar proyek Pasar Baru bisa segera dimulai pekerjaannya. Dengan demikian sepertinya ada diskriminasi terhadap beberapa proyek yang ada, karenanya Agustus harus sudah dimulai pekerjaan proyeknya, pintanya.
Soal berkurangnya dana rehabilitasi Pasar Baru dari Rp 19 Miliar ke Rp 15 Miliar juga disayangkan Agus dan seluruh anggota Komisi III. Politisi PDIP ini mengaku terkejut mendengarnya, sebab pihaknya tidak pernah mendapat surat perubahan anggaran tersebut. “Kan Rp 19 Miliar itu sudah ditetapkan TPAD dan Badan Anggaran. Kok anggarannya di pangkas. tidak benar ini,” tegasnya.
Agus Hartadi menjelaskan, belum dimulainya pekerjaan MK menunggu perintah dari atasan. Sedang berkurangnya anggaran pembangunan Pasar Baru bukan dari PUPR, tetapi sudah dibahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Sudah dibahas di TAPD. Soal kenapa dewan tidak mengatahui. Itu bukan kewenangan kami untuk mengantarkan hasil pembahasan TAPD,” jelasnya.
RDP tersebut selain membahas proyek Revitalisasi Pasar Baru Kota Probolinggo, RDP juga mempertanyakan soal dua proyek irigasi. Proyek ketahanan pangan Umbul dan Grinting tersebut dinyatakan telah ditender dan sudah ada pemenangnya. Tetapi kontraktor yang menjadi pemenang, hingga kini belum menerima SPK (Surat Perintah Kerja). Padahal kedua proyek tersebut nilainya hanya Rp 300 jutaan.
Dimana RDP yang sempat memanas itu, juga mempertanyakan pembangunan jembatan menuju lokasi RSUD Baru. Disebutkan, jembatan di atas sungai Legundi, Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok tersebut sebaiknya ditunda dulu. Pemkot dalam hal ini PUPR, seharusnya lebih mementingkan perbaikan jalan Brantas atau Jalan Ahmad Yani serta jalan lainnya yang rusak parah. Padahal, sama-sama menggunakan Dana Insentif Daerah (DID), tutur Heri Poniman salah seorang anggota Komisi III. Politisi partai Gerindra.
Disayangkan PUPR yang telah mementingkan pembangunan jembatan menuju lokasi RSUD baru. Padahal, lebih penting perbaikan jalan yang rusak, seperti jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. “Ini namanya diskriminatif dan tebang pilih,” tandasnya.
Menurutnya, jalan tersebut sangatlah berbahaya bagi pengendara, terutama roda dua di musimpenghujan seperti sekarang ini. Apalagi menjelang hari raya Idul Fitri yang dipastikan intensitas dan jumlah pengendara yang lewat di jalan tersebut meningkat.
Dibangunnya jembatan penghubung ke lokasi RSUD baru, menurut pihak PUPR atas perintah pemerintah pusat. Sedang beberapa jalan rusak yang hingga kini belum di perbaiki, akan diperbaiki tahun ini. Kepala PUPR beralasan, karena ada beberapa anggaran yang direfocusing, akibat pandemi virus corona.
“Ini terkait situasi yang tidak menentu. Bencana non alam Covid-19. Bukan perintah Wali kota, tapi perintah pusat,” tandas Agus Hartadi.
Terkait dengan proyek irigasi yang sudah ditender dan ada pemenangnya, Agus Hartadi mengatakan, tidak akan dilaksanakan. Mengingat, anggaran atau dana untuk itu sudah dialihkan untuk biaya penanganan covid-19.
“Anggarannya dipakai penanganan penyebaran dan penularan virus corona. Kalau kontraktor pemenangnya mengambil jalur hukum, monggo,” tambah Agus.(Wap)

Tags: