RDP Komisi III DPRD Kota Probolinggo Batal, Kepala Dinas PUPR Positif Covid-19

Foto: Kadisnya terpapar covid 19 kantor PUPR di lockdown. [wiwit agus pribadi/bhirawa]

Probolinggo, Bhirawa
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Probolinggo, yang digelar pada Rabu (6/1) batal. Alasannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terpapar virus Corona 19. Batalnya RDP dengan PUPR tersebut dibenarkan Ketua Komisi III DPRD setempat, Agus Riyanto, Kamis (7/1).

RDP tidak jadi digelar karena Kepala Dinas PUPR terpapar Covid-19. Rapat yang akan membahas proyek pembangunan akan digelar di hari lain.

Hanya saja belum diketahui, kapan pastinya. Dimungkinkan pasca Kepala Dinas PUPR sembuh dari penyakitnya. “Saya dapat info Kepala Dinas PUPR sakit Corona. Tapi saya nggak dengar dari pak Agus langsung,” katanya.

Agus Riyanto kemudian mencoba menghubungi yang bersangkutan untuk memastikan. Namun, saat dihubungi via selulernya, mantan kepala keuangan tersebut tidak dapat dihubungi. Meski demikian, ketua komisi III yakin, kepala PUPR terkonfirmasi positif covid 19.

“Kami percaya. Makanya RDP kami tunda,” ujarnya. Soal agenda hearing, Agus Riyanto menyebut, selain soal proyek juga akan sidak pembangunan proyek yang molor dan yang sudah selesai digarap. Seperti pembangunan proyek Mako Polsek Kanigaran, Polres Probolinggo Kota, yang tidak tepat waktu.

Komisinya, lanjut Agus, juga akan melihat langsung proyek pembangunan Rumah Sakit Baru yang pembangunan tahap satu, selesai sesuai jadwal.

“Kami hanya ingin memastikan saja dan apakah pembangunan RS Baru tahun ini akan dilanjutkan atau tidak,” tuturnya. Selain itu, komisinya juga akan mempertanyakan proyek Alun-alun dan Pasar Baru.

Apakah dilanjut atau tidak, karena kedua proyek tersebut belum tuntas 100 persen, “Kami kepingin tahu, proyek apa saja yang akan dikerjakan tahun ini (2021). Apa meneruskan proyek lama yang belum jadi atau ada proyek baru,” lanjutnya.

Terkait pembangunan Mako Polsek Kanigaran yang belum selesai, politisi PDIP ini menyebut, Pemkot Probolinggo memberi tambahan waktu.

Sesuai Perwali, pengerjaannya diperpanjang 50 hari plus denda sesuai undang-undang. “Kita belum tahu berapa dendanya. Makanya kami akan cari tahu. Apakah didenda setiap hari atau hanya sekali,” tandasnya.

Soal sanksi keterlambatan berupa blacklist (daftar hitam)? Agus mengatakan, tidak efektif dan percuma. Karena yang disanksi perusahaannya (CV atau PT) bukan direkturnya.

Jika hanya perusahaan yang disanksi, maka pemiliknya bisa dapat pekerjaan proyek lain. Caranya, meminjam bendera atau CV dan PT orang lain, bahkan bisa mendirikan perusahaan lagi dengan nama berbeda.

“Percuma meski diblacklist. Mereka akan dapat proyek lagi, memakai nama perusahaan berbeda. Kan bukan orangnya yang disanksi, tetapi perusahaannya, kilahnya.

Jumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Probolinggo yang terpapar Covid-19, lebih banyak. Kali ini Kepala Dinas PUPR Perkim Agus Hartadi juga dinyatakan terpapar. Karenanya, sejumlah agenda kegiatannya juga dibatalkan.

Sejatinya, kemarin Dinas PUPR-Perkim ada agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Rapat itu akan mengamati dengan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek infrastruktur di Kota Probolinggo.

Namun, agenda ini harus dibatalkan setelah ada kabar Agus Hartadi, terpapar korona. “Agenda RDP dan sidak hari ini dibatalkan karena Dinas PUPR-Perkim di lockdown .

Terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Probolinggo Nurul Hasanah Hidayati membenarkan jika Agus Hartadi terpapar Covid-19. “Memang benar Pak Agus sakit dan saat ini dirawat di RSUD dr. Mohamad Saleh,” ujarnya.

Menurutnya, sudah sepekan terakhir Agus berada di ruang perawatan pasien Covid-19 di RSUD dr. Mohamad Saleh. Meski Agus terpapar Covid-19, namun menurutnya, kantornya tidak sampai lockdown.

“Kantor Dinas PUPR-Perkim menerapkan sistem kerja ada yang bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO),” ungkapnya.

Pelaksanaan WFH dan WFO, sebenarnya bukan hanya dilakukan Dinas PUPR Perkim. Semua OPD sejak 4 Januari telah menerapkan sistem kerja baru. Penerapan ini sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 065/5842 / 425.022 / 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Non-ASN dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.

SE yang baru pembinaan antara lain, kepala OPD diwajibkan melaksanakan WFH dengan tetap melakukan absensi di aplikasi SIAP. Diberlakukan ASN dan non-ASN yang WFO paling banyak 50 persen dari total total ASN dan non-ASN, tambahnya.n [wap]

Tags: