Gubernur Jatim (empat dari kiri) bersama gubernur lainnya mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 2015 di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/8).
Gubernur Jatim Sepakat Percepat Serapan
Bogor, Bhirawa
Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tanah Air seiring kecilnya penyerapan modal APBN mulai diantisipasi pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh gubernur, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia di Istana Bogor, Senin (24/8).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan pengarahan kepada para pejabat daerah akan pentingnya menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat penyerapan anggaran. Kebijakan tersebut telah menjadi satu-satunya andalan yang kerap didengungkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi nasional yang belum juga bergerak mendekati target pertumbuhan 5,7 persen sampai akhir tahun.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bila penyerapan modal APBN per Agustus 2015 ini baru sampai 20%. “Soal APBN, perlu saya sampaikan bahwa APBN kita, realisasi serapan anggaran baru 20 persen. Sudah akhir Agustus, tetapi belanja modal baru 20 persen,” kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (24/8).
Menurut Jokowi, belanja modal ini memegang peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga diyakini dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Diingatkan Jokowi, pertumbuhan ekonomi yang baik ditopang oleh banyak hal, yaitu oleh APBN, APBD, BUMN, dan investasi swasta. Artinya, kalau belanja, spending government baik APBN, belanja di APBD, belanja di BUMN, belanja di swasta nasional dan swasta asing bisa bergerak, akan memberikan pertumbuhan pada ekonomi. “Karena itu kami minta serapan anggaran dan belanja anggaran baik di APBN, APBD provinsi/kota/kabupaten, maupun BUMN dipercepat,” katanya.
Jokowi berpandangan bahwa perlambatan ekonomi yang dihadapi Indonesia juga terjadi di hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara tetangga. Bahkan, tak sedikit negara yang perlambatan ekonominya lebih berat dari Indonesia.
Perlambatan ekonomi ini diakibatkan oleh beberapa hal di antaranya adalah krisis yang terjadi di Yunani, rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, devaluasi mata uang Yuan di Tiongkok, dan yang paling anyar adalah ketegangan Korea Selatan dan Korea Utara dan sebagainya.
“Hal-hal tersebut perlu diantisipasi bersama, semuanya harus mempunyai pemikiran yang sama dan garis yang sama apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita sudah berikan garis, masih ada yang bertindak di luar garis,” tegas Jokowi.
Dalam kesempatan ini, hadir sejumlah menteri-menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Seskab Pramono Anung dan lain sebagainya. Selain itu, hadir juga Taufiqurrahman Ruki, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan lainnya.
Sementara itu Gubernur Jatim Dr (HC) Dr H Soekarwo SH, MHum mengaku sepakat dengan upaya mendorong percepatan penyerapan anggaran baik di pemerintah pusat dan di daerah. Tujuannya agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sebab percepatan anggaran yang tepat akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. “Anggaran ini harus terus didorong. Saya kira ini bagus, Bapak Presiden mengadakan pertemuan pada hari ini (kemarin) guna mempercepat itu,” ujarnya di hadapan sejumlah media usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin kemarin.
Ia mengatakan, penyerapan anggaran di Jatim tidak mengalami kendala berarti. Hal tersebut terbukti dari penyerapan anggaran pada kabupaten/kota yang telah mencapai sekitar 46% pada Juli. Sedangkan serapan anggaran untuk Pemprov Jatim hingga Juli mencapai sekitar 45,28%.
“Di Jatim tidak ada masalah, akan tetapi sektor yang nomenklaturnya baru, penyerapannya masih rendah. Di Jatim, nomenklatur yang baru dapat terserap sampai 37 % pada Juli. Nomenklatur yang lama, sebagian berasal dari tender yang belum dilakukan. Salah satu, tender yang belum diserap ada di Bawean yakni belanja untuk lingkungan hidup belum keluar,” tegasnya.
Pernyataan Gubernur Jatim ini sejalan dengan keterangan Kementerian Keuangan yang sebelumnya mengumumkan ada lima provinsi yang masih memiliki dana menganggur terbanyak di perbankan atau idle sejak 2011 antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, Papua dan Kalimantan Timur. Sementara itu, terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah, Pakde Karwo menegaskan bahwa hal tersebut tidak memberi dampak besar bagi ekonomi Jatim, karena perdagangan dalam negeri memberikan kontribusi positif. “Melemahnya rupiah, untuk sementara tidak memberi dampak apapun, karena perdagangan dalam negeri kita besar. Tidak ada masalah, semua masih berjalan dengan baik,” terangnya. [iib,ira]
