Dari kiri farid bachtiar Kepala DJP Jatim III, kedua dr kiri Taukhid Kepala Kanwil DJPb Jatim, dua dari kanan Tugas Agus Priyo Waluyo Kepala Kanwil DJKN Jatim, dan Fendi Agung Nugroho, AKS, MAP Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bakorwil Malang.
APBN Regional Jawa Timur, pada triwulan pertama tahun 2023, terealisasi tumbuh positif. K inerja pendapatan negara mencapai Rp 86,15 triliun atau 33,56 persen dari target.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Taukhid di sela pemaparan APBN Regional Jatim yang digelar di kantor KPPN Malang, Selasa (30/5) kemarin, menyebut jumlah pendapatan sepertiga dari target di triwulan pertama itu, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang bagus.
“Ditambah dengan percepatan di akhir tahun diyakini bisa terlampaui 100 persen. Dari sisi belanja kita juga sudah hampir mencapai sepertiga dari target belanja. Padahal biasanya di April kita masih di kisaran 20an persen, jadi ini sangat bagus,” ujar Taukhid.
Ditambahkan dia, dengan upaya belanja pemerintah yang tren positif ini, maka implikasinya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sisi dana perimbangan.
Namum sayang hal ini masih belum diimbangi dengan kenaikan belanja daerah. “Realisasi pendapatan daerah APBD konsolidasian se Jatim hingga 30 April sebesar Rp 38,01 triliun atau 31,08 persen dari target tahun anggaran 2023,” tukasnya.
Sementara realisasi belanja daerah APBD konsolidasian se Jatim mencapai sebesar Rp 23,98 triliun atau masing 17,92 persen dari target.
“Realisasinya ini didominasi oleh komponen belanja pegawai dengan proporsi 48,86 persen,” imbuh Taukhid. Pihaknya pun mendorong agar pemerintah daerah segera mempercepat belanjanya demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.
“Ayo dipercepat belanjanya, sampai April masih 17 persen. Belanja barang harus dipercepat, karena percepatan belanja ini pasti akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kalau belanjanya tidak dipercepat maka bisa muncul silpa yang cukup besar,” tandasya.
Guna mempercepat penyerapan belanja APBD ini, pihaknya menyarankan pemda untuk melakukan pengadaan barang lebih cepat, bahkan lebih baik jika dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai.
Menurut dia, pengadaan barangnya melalui lelang segera lakukan, belanja langsung barang, serta jangan menunda pemeliharan operasional untuk menunjang layanan pada masyarakat.
“Misal pemeliharan kendaraan operasional atau gedung,” tambah Taukhid. Untuk wilayah I Malang Raya dalam penyerapan anggaran, disampaikan, bahwa kontribusinya cukup signifikan. Untuk wilayah Malang Raya mencapai lebih dari Rp10 triliun, sementara secara total di Jatim sekitar Rp17 triliun.
“Kalau khusus untuk Kota Malang signifikansinya tidak terlalu besar karena belanja daerah se Jatim mencapi Rp134 T, sementara Kota Malang Rp 600an miliar,” tandasnya.
Sementara terkait surplus regional Jatim tercatat mencapai Rp49,14 T, mengalami kontraksi sebesar 3,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini menunjukkan penurunan penerimaan negara di Jatim terhadap penerimaan negara secara nasional.
Tertingi surplusnya mencapai 36,64 dari target mengindikasikan peningkatan aktivitas perekonomian Jawa Timur. [mut.dre]
