Realisasi Belanja Pemprov Jatim Capai Rp10,7 Triliun

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa(kiri) dan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala nainggolan saat rapat koordinasi tentang penyerapan anggaran dan pemulihan ekonomi tahun 2020 kepada Pemerintah provinsi, kabupaten/kota se Jatim di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (27/7). [oky abdul sholeh]

KPK Apresiasi PAD Jatim Tembus 68,67 Persen
Pemprov, Bhirawa
Pemprov Jatim menunjukkan progres yang positif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di semester pertama tahun anggaran 2020 ini. Totalnya mencapai 68,67 persen atau sebesar Rp 9,28 triliun. Sementara realisasi belanja di Pemprov Jatim mencapai 36,41 persen atau sebesar Rp 10,7 triliun.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini sudah di Akhir Juli dan jika pertumbuhan ekonomi Jatim ingin terdorong lebih progresif maka realisasi dan serapan anggaran harus dimaksimalkan.
Sebab, selama pandemi ini dampaknya cukup lumayan dan kehati-hatian serta ke khawatiran sehingga realisasi anggaran itu ditahan.
“Tanggal 15 Julj lalu seluruh gubernu diundang ke Istana Bogor oleh Pak Presiden. Salah satunya, bahwa keseimbangan antara pengendalian Covid-19 dan pemulihan harus dalam suasana yang berseiring. Maka gubernur diharap segera melakukan sosialisasi agar seirama antara pengendalian Covid-19 dan pergerakan ekonomi harus dimaksimalkan ikhtiarnya,” tutur Khofifah usai memimpin rakor penyerapan anggaran dan pemulihan ekonomi di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (27/7).
Dalam kesempatan itu, Khofifah berharap para bupati dan wali kota bisa berseiring dan Frekuensinya harus sama. “Kita semua dari pemprov dan pemkab maupun pemkot diharapkan merealisasikan anggaran semaksimal mungkin. Karena itu, jika ada kendala maka ada Kajati, BPKP, dan OJK, BI bersama-sama aka. memberikan penjelasan agar dapat merealisasikan anggaran untuk mendorong sektor UMKM di daerah masing-masing,” ungkap Khofifah.
Dalam kesempatan itu, Khofifah memaparka. total realiasi pendapatan provinsi Jatim mencapai saat ini sudah mencapai 49,6 persen. Terdiri dari sumber PAD Rp 9,2 trilliun dari target Rp 13,5 trilliun, kemudian dana perinbangan Rp 4,2 triliun dari target Rp 13,5 trilliun dan sumber pendapatan lain lain yang sah Rp 43,6 miliar dari target Rp 166 miliar. “Posisi kabupaten/ kota, pada posisi ini pendapatan per emester 1 bisa mencapai 42,52 persen. Sementara belanja mencapai 35,14 persen,” jelas Khofifah.
Sedangkan untuk capaian realisasi belanja Pemprov Jatim secara keseluruhan mencapai 36,41 persen yaitu Rp 10,7 trilliun. Yang terinci dari realisasi belanja tidak langsung 38,2 persen senilai Rp 7,79 trilliun, dan realisasi belanja langsung 28,92 persen dengan nilai Rp 2,6 trilliun.
Upaya untuk memaksimalkan serapan menurutnya menjadi bagian dari ikhtiar mendorong pergerakan UMKM. Dari survey yang dilakukan di Jatim beberapa sektor yang dampaknya kecil terhadap Covid-19 adalah peternakan, perikanan, pertanian.
“Kami berharap semua bisa membangun sinergitas. Gas dan remnya harus dikendalikan. Kapan saatnya ngegas, kapan saatnya ngerem. Perlindungan kesehatan masyarakat tetap harus diprioritaskan, sementara aktifitas ekonomi sudah harus digerakkan,” tutut mantan Menteri Sosial RI tersebut.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menjelaskan, ada lima kabupaten yang serapan realiasi anggaran belanjanya paling tinggi. Pertama yaitu Kabupaten Madiun (46,31 persen), Kabupaten Pacitan (46,2 persen), Kabupaten Situbondo (45,73 persen), Kabupaten Bondowoso (45,1 persen) dan Kabupaten Ponorogo (44,61 persen).
Sedangkan untuk lima daerah serapan realisasi anggaran belanjanya terendah adalah Kabupaten Sumenep (20,35 persen), Kabupaten Bojonegoro (22,25 persen), Kota Kediri (29,1 persen), dan Kabupaten Nganjuk (30,60 persen).
“Yang ini terkecil kita mohon saling melakukan penguatan di Nganjuk, Kota Kediri, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sumenep,” tegasnya. ” Ini bagian dari ihtiar kita memaksimalkan seluruh ruang kekuatan kita untuk mendorong pergerakan ekonomi di daerah agar bisa terus tumbuh,” kata Khofifah.
Khofifah juga merinci terkait alokasi anggaran dan realisasi belanja penanganan Covid-19. Dari seluruh anggaran yang sudah disiapkan kabupaten/ kota masih rendah realisasinya yaknj 13,16 persen. Untuk sektor kesehatan 28,53 persen, jaring pengaman sosial 27 dan sektor ekonomi masih 0,07 persen.
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengapresiasi PAD yang berhasil ditorehkan Jatim. “Ini membanggakan bagaimana Jatim penerimaan PAD mencapai 68 persen, kok bisa. Ini adalah hal baik yang bisa harus ditiru oleh daerah lain,” kata Pahala Nainggolan.
Dalam kesempatan yang sama Pahala Nainggolan mengingatkan bahwa di masa pandemi, pemerintah tetap harus fokus untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik. Di samping terus memberikan yang terbaik dalam penanganan pandemi. “Memang sekarang sedang fokus pandemi tapi pemerintah juga tidak boleh melupakan untuk terus memberikan pelayanan publik,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar penyerapan anggaran bisa terus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah agar bisa mendongkrak pemulihan ekonomi di daerah. [tam]

Tags: