Foto: ilustrasi
Madiun, Bhirawa
Serapan APBD Kota Madiun pada tahun anggaran 2015 yang tercatat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan.
Data BPKAD Kota Madiun mencatat target serapan APBD 2015 di Kota Madiun mencapai 85 persen. Sedangkan realisasinya hanya tercapai sekitar 74 persen dari kekuatan APBD Kota Madiun atau sebesar Rp 989 miliar.
Wali Kota Madiun Bambang Irianto mengatakan, minimnya serapan anggaran tersebut bukan semata-mata kesalahan pemerintah daerah. Namun, juga dikarenakan keterlambatan pengesahan anggaran dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) oleh kalangan legislatif.
“Dampak dari keterlambatan tersebut, anggaran yang ada tidak dapat digunakan secara optimal,” ujar Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Minggu (10/1).
Menurut dia, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Madiun yang paling minim menyerap anggaran adalah SKPD yang menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Di antaranya, Dinas Pendidikan dan RSUD.
“Alasan lain kurang terserapnya DAK, salah satunya dipengaruhi kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah,” kata dia.
Untuk itu, pihaknya tidak menginginkan hal serupa terjadi pada 2016. Ia meminta SKPD maksimal dalam menjalankan programnya yang telah diatur dalam APBD. Bahkan, ia menargetkan serapan anggaran pada 2016 bisa mencapai hingga 90 persen.
Data BPKAD Kota Madiun mencatat, APBD Kota Madiun pada 2015 mencapai Rp 989 miliar yang meliputi belanja langsung sebesar Rp 454 miliar dan belanja tidak langsung dialokasikan Rp 535 miliar.
Adapun, belanja langsung meliputi belanja pegawai sebesar Rp 40 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp 220 miliar, serta belanja modal Rp 193 miliar.
Sementara, belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai sebesar Rp 487 miliar, belanja hibah Rp 18,6 miliar, belanja bansos Rp 8 miliar. Kemudian, belanja bantuan keuangan Rp 684 miliar dan belanja tidak terduga dialokasikan sekitar Rp 20 miliar. [dar]
