Foto: ilustrasi
Direalisasikan Tahun Ajaran 2019/2020
Pemprov, Bhirawa
Program unggulan pendidikan gratis berkualitas (TisTas) Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan segera direalisasikan pada tahun ajaran 2019/2020. Selain subsidi SPP, para siswa pada tahun ajaran tersebut juga akan mendapatkan fasilitas seragam gratis dari Pemprov Jatim. Untuk merealisasikan program tersebut, dana sekitar Rp 1,8 triliun bakal dikucurkan oleh Pemprov Jatim.
“Mulai Juli SPP semua siswa SMA dan SMK Negeri di seluruh Jatim sudah gratis. Sedangkan untuk pelajar yang bersekolah di SMA dan SMK Swasta akan mendapatkan subsidi SPP. Pemprov Jatim sudah menyiapkan uang Rp 1,8 Triliun untuk program ini,” kata Khofifah, Senin (24/6).
Tidak hanya itu, para siswa baru juga akan diberi dua pasang seragam baru, masing-masing seragam putih abu-abu dan seragam Pramuka. “Goalnya, tentu saja tidak ada lagi cerita generasi penerus Jatim tidak bisa bersekolah karena terkendala biaya. Kami ingin seluruh anak jadi generasi cerdas dan hebat serta berakhlak mulia. Amin. Mohon doa,” kata perempuan yang juga mantan Menteri Sosial ini.
Tidak hanya untuk sekolah negeri, bantuan SPP juga akan diberikan kepada sekolah swasta dalam bentuk subsidi. Dengan subsidi tersebut, orangtua siswa hanya membayar SPP sebesar selisih antara kewajiban SPP dari sekolah dengan besaran subsidi yang diberikan.
Sebab subsidi yang diberikan Pemprov bagi SMA SMK swasta di jatim diberikan berdasarkan indeks. Ada yang jumlahnya lebih kecil daripada besaran SPP yang diwajibkan sekolah, serta ada pula yang besaran subsisi yang diberikan justru lebih besar dibandingkan SPP yang diwajibkan sekolah pada siswa. Kendati demikian, ada juga sekolah yang enggan menerima subsidi dari Pemprov Jatim. Totalnya, sebanyak 68 sekolah SMA SMK swasta.
“Jadi untuk sekolah SMA dan SMK swasta memang sistemnya subsidi. Bagi yang akan menerima program ini dipersilahkan mengajukan. Pengajuannya ke kita sudah lama. Di Jatim ada 68 sekolah yang tidak mengajukan,” kata Khofifah.
Disampaikan gubernur perempuan pertama di Jatim ini, besaran subsidi yang diberikan untuk sekolah swasta ini adalah sekitar Rp 1,6 juta per tahun per siswa. Lebih lanjut, terkait sekolah yang tidak mengajukan subsidi dari Pemprov disampaikan Khofifah adalah sekolah-sekolah swasta yang ‘prestisius’. Salah satunya adalah sekolah dimana Khofifah menjadi Ketua Yayasannya, yaitu Sekolah Khadijah.
Sebagai ketua yayasan, Khofifah menyebutkan bahwa ada alasan tersendiri bagi sekolahnya untuk tidak mengajukan untuk menerima bantuan subsidi ini. Yaitu karena sekolahnya sudah menarik besar SPP dari siswanya. “Kalau sekolah yang saya menjadi ketua yayasannya, tidak mengajukan menerima subsidi ini karena SPP di sekolah kami sudah di atas Rp 1,5 juta. Jadi kami merasa bahwa biarlah subsidi itu diberikan pada sekolah yang lebih membutuhkan,” tegas Khofifah.
Di sisi lain, Khofifah mengatakan bahwa cukup banyak sekolah yang menerima subsisi dengan jumlah lebih besar dibandingkan SPP mereka wajibkan bagi siswanya. Bagi sekolah tersebut diminta Khofifah untuk mengembalikan surplus dari subsidi tersebut untuk kebaikan bagi siswa. Baik dalam bentuk perbaikan fasilitas maupun layanan pendidikan.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Hudiyono menegaskan, subsidi yang diberikan Pemprov berdasarkan indeks di masing-masing wilayah. Dari indeks yang ada baru diketahui berapa subsidi yang didapatkan di masing-masing sekolah.
“Ada sekolah yang SPP nya Rp 135 ribu per bulan. Tapi misalnya diberikan subsidi Rp 125 ribu. Nah selisihnya ditanggungkan ke orang tua. Tapi juga ada yang dapat subsidi Rp 185 ribu padahal SPP nya Rp 125 ribu, maka selisihnya harus digunakan sekolah untuk peningkatan mutu siswanya,” tegas Hudiyono.
Untuk sekolah negeri dikatakan Hudiyono sudah tidak ada tarikan lagi dengan adanya TisTas ini. Namun jikalau untuk sekah swasta yang masih menarik biaya di sekolah maka harus bergantung pada kesepakatan bersama komite sekolah. [tam]
