Regulasi Pangan Nasional Harus Lebih Ketat Ketimbang BBM

Dr Rahmi Widianti MSi, saat memberi paparan terkait peran Dewan Ketahanan Pangan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (29/8).

Tulungagung, Bhirawa.
Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, berharap Pemerintah Pusat lebih memperketat regulasi dalam bidang pangan daripada regulasi BBM (bahan bakar minyak). Masalahnya, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (29/8). “Regulasi pangan harus lebih ketat dari regulasi BBM. Pangan merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia,” ujarnya.
Hadir pula dalam acara tersebut, Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Dr Rahmi Widianti MSi, Staf Ahli Dewan Ketahanan Pangan Jatim, Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR, Kasdim 0807 Tulungagung, Mayor TNI Samsul Hadi, Sekda Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, Ir Sigit Setyawan MM.
Menurut Bupati Syahri Mulyo, pangan merupakan persoalan yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi persoalan pangan bisa memicu dan membuat konflik. “Saat ini saja asing mulai melirik Indonesia untuk investasi triliunan rupiah untuk membuat sawah-sawah baru,” tandasnya.
Selain itu, bupati yang baru saja mendapat penghargaan Sayalencana Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dari Presiden Jokowidodo ini berharap pula realisasi kartu tani bagi petani akan mengefektifkan penjualan pupuk bagi petani sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). “Setelah dijual ke petani sesuai kebutuhannya, silakan kemudian pupuk dijual bebas. Ini akan mengurangi pula pengawasan penjualan pupuk yang dilakukan TNI dan Kepolisian,” paparnya.
Sementara itu, Dr Rahmi Widianti MSi, saat memberikan paparannnya mengatakan Dewan Ketahanan Pangan mempunyai peran yang strategis dalam membantu Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota. “Selain juga melakukan dorongan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan,” katanya.
Ia pun sempat menyentil keberhasilan program beras untuk PNS yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Program beras untuk PNS ini dikatakan mampu dan efektif dalam menjaga kestabilan harga beras dan yang utama adalah mempertahankan ketersediaan pangan. “Kalau bisa ini juga bisa dilakukan di Tulungagung,” tuturnya.
Sedang, Prof Dr Ir Nuhril Hanani RA lebih menekankan harapannya agar Indonesia lebih pada kemandirian pangan, bahkan lebih dari itu sampai pada bisnis pangan. “Bisnis pangan ini yang kini dilakukan oleh Thailand. Karena itu kita jangan sampai kalah dengan Thailand,” katanya.
Acara yang juga menghadirkan seluruh Camat, Danramil, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani dan KTNA ini diakhiri dengan gelaran tanya jawab yang dimoderatori oleh Sekda Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM.  Indra Fauzi pun sempat menjawab pernyataan Rahmi Widianti terkait program beras PNS. Menurutnya, penghidupan kembali program beras untuk PNS di Tulungagung akan ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung.
Beberapa tahun lalu, program beras PNS di Tulungagung sempat direalisasikan oleh Pemkab Tulungagung. Namun program ini tidak bertahan lama dan kemudian terhenti. [wed]

Tags: