Rehab Enam SDN dan Tujuh SMPN Telan Rp6 Miliar

Rehabilitasi SDN Mangunharjo 6 gunakan konstruksi atap galvalum. [wiwit agus pribadi]

Keseluruhan Rehap SD dan SMP se-Kota Probolinggo Sebesar Rp11 Miliar Lebih
Probolinggo, Bhirawa
Tahun ini sejumlah sekolah di Kota Probolinggo dilakukan rehab fisik bangunannya. Tak tanggung – tanggung, anggaran rehab itu mencapai sekitar Rp6 miliar. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) setempat, ada enam SD Negeri dan tujuh SMP Negeri yang mengajukan rehabilitasi ruang kelas tahun ini. Namun, anggaran sebesar Rp6 miliar lebih itu tak hanya untuk rehabilitasi bangunan kelas saja. Secara keseluruhan pemerintah kota Probolinggo menyiapkan dana Rp11 miliar lebih.
Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kota Probolinggo, Budi Wahyu Rianto, Selasa (3/12), rinciannya, anggaran itu antara lain Rp3.001.500.000 untuk rehabilitasi bagunan sekolah SMP. Sedangkan untuk SD mencapai Rp3.144.558.000.
“Anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus tidak hanya untuk rehabilitasi kelas saja. Tapi, juga untuk rehab bangunan lain seperti kamar mandi dan ruang guru,” ujarnya.
Budi menjelaskan, untuk proses rehabilitasi gedung sekolah ada tingkatan rehabilitasi ringan, sedang, dan berat. Jika kerusakan terjadi pada lantai atau dinding, maka bisa masuk kategori rehabilitasi ringan atau sedang. Kecuali dinding bangunan itu mau roboh, maka masuk rehabilitasi berat. Tapi, kalau rusak di bagian atap, itu masuk dalam kategori rehabilitasi berat.
Untuk rehabilitasi sekolah pendanaannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sifatnya swakelola. Pembuatan Detail Enginering Desain (DED) dilakukan oleh fasilitator. Desain yang diajukan ini tak serta merta bisa langsung digunakan untuk rehabilitasi. Namun, harus disampaikan ke Dinas PUPR untuk dilakukan review.
“Selain itu, saat tahap pembangunan juga ada pemeriksaan dari inspektorat. Tidak hanya soal administrasi, tapi juga proses pembangunan sekolah. Untuk pemasangan galvalum, itu ada speknya. Maksimal, jarak antara satu galvalum dengan yang lain itu 1 meter,” jelasnya.
Budi mengungkapkan, di SMPN 4 sejak 2012 untuk atap telah menggunakan galvalum. Namun, hingga kini tidak ada masalah. Maka Disdikpora mensyaratkan untuk pemasangan galvalum harus dilakukan oleh kontraktor yang bersertifikat.
Secara keseluruhan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menyiapkan dana lebih dari Rp11 miliar. Dana ini disiapkan untuk biaya rehabilitasi bangunan fisik sejumlah sekolah di tingkat SD dan SMP. Hal ini diungkapkan Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin.
Pelayanan di sektor pendidikan merupakan salah satu pelayanan publik yang wajib diprioritaskan oleh pemerintah. Termasuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. ”Ini sebagai upaya peningkatan mutu layanan pendidikan. Sekolah akan dibantu tim teknis yang ditunjuk Disdikpora, agar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis dan hasilnya maksimal,” ungkap Wali Kota Hadi.
Wali Kota menjamin, pengerjaan swakelola anggaran dalam program itu akan menganut prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat. Oleh karena itu, pihaknya melibatkan aparat penegak hukum.
“Kami undang kejaksaan dan kepolisian, supaya bisa memberikan pemahaman. Pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan dan UU yang berlaku, serta tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” paparnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Probolinggo, Mohammad Masykur menjabarkan, anggaran rehabilitasi berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkot Probolinggo tahun 2019.
“Rinciannya DAK 2019 dari APBN sebesar Rp8,5 miliar. Sedangkan DAU dari APBD sebesar Rp2,8 miliar. Dana akan disalurkan pada 75 lembaga pendidikan SD dan SMP,” jelas Maskur.
Rehab sarana dan prasarana, menurut Maskur, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan toilet, rehabilitasi ruang kelas dan rehabilitasi perpustakaan. Selain juga rehabilitasi ruang laboratorium IPA dan komputer serta ruang guru dan rehab jamban.
“Dana DAK dicairkan secara bertahap, tahap pertama 25% kemudian tahap kedua 45%. Untuk tahap ketiga, sesuai sisa kebutuhan lembaga pendidikan. Pencairan di bulan September, sudah banyak yang diselesaikan, diharapkan desembaer ini sudah selesai 100%,” tambahnya. [wap]

Tags: