Rehap 3.927 RTLH, Pemkab Bojonegoro Gelontorkan Rp78,54 Miliar

Kabid Pemukiman dan Perumahan, DPKPCK Bojonegoro, Zamroni

Pemkab Bojonegoro, Bhirawa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Perumahan Kaswasan Permukiman (PKP) Cipta Karya kembali menggulirkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 78, 54 miliar dari APBD tahun 2021. Dana stimulan itu, untuk membantu masyarakat miskin untuk memperbaiki rumah mereka.

“Dana tersebut untuk sebanyak 3,927 rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh Kecamatan di Bojonegoro. Masing-masing rumah bakal mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta,” ungkap Kabid Pemukiman dan Perumahan, DPKPCK Bojonegoro, Zamroni, Minggu kemarin (17/1).

Hal itu sebagai wujud komitmen Pemkab Bojonegoro untuk membantu program RTLH untuk masyarakat miskin agar memiliki rumah yang layak dan sehat. Pihaknya setiap tahun mengusulkan perbaikan RTLH melalui anggaran APBD. “Pada tahun 2020 kemarin, pihaknya juga telah memperbaiki sebanyak 3,372 unit rumah dari APBD dan P-APBD dengan anggaran sebesar Rp 67.440 miliar,” jelasnya.

Menurut Zamroni, masyarakat yang menerima program RTLH itu, antara lain warga yang rumahnya terbuat dari dinding bambu dan atap rumbia dengan lantai tanah. Selain itu, lanjut dia, mereka tidak memiliki kamar mandi maupun toilet.

“Jumlah rumah tak layak huni yang bakal dibangun dipastikan bakal bertambah, mengingat masih ada beberapa bantuan pembangunan RTLH dari P-APBD, dari APBN yang berupa DAK dan BSPS maupun dari CSR. Dan kami baru bisa mendata melalui APBD saja, karena untuk bantuan dari lainya masih belum proses pembahasan,” sambungnya.

Berdasarkan data 2019, pihaknya telah memperbaiki rumah tak layak huni sebanyak 1.617. Total tersebut berasal dari 4 anggaran, yaitu APBD sebanyak 690 unit, P-APBD sebanyak 549, DAK 178 unit dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 200 unit rumah.

Sementara untuk tahun 2020, pihaknya secara keseluruhan telah memperbaiki 4.200 unit rumah. Jumlah ini terbagi dalam lima anggaran, yaitu APBD sebanyak 2.527 unit, P-APBD sebanyak 845 unit, DAK sebanyak 110 unit, BSPS 500 unit dan CSR sebanyak 218 unit. “Kalau untuk bantuanya sendiri memang berbeda-beda jumlahnya, kalau dari APBD dan CSR sebesar Rp 20 juta per unitnya. Sementara itu, dari APBN berupa DAK dan BSPS sebesar Rp17.500 ribu per unitnya,” kata dia.

Dari tahun 2019 hingga tahun 2023, Pemkab Bojonegoro sendiri menargetkan sebanyak 22.258 unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki. Sementara itu hingga tahun 2019 sampai 2021, belum termasuk pembangunan yang bersumber dari anggaran APBN dan CSR sudah sebanyak 9,744 unit. Sehingga masih ada 12,784 rumah yang belum dibangun.

Ia mengatakan, masyarakat mendapatkan program RTLH tersebut setelah mereka mengajukan kepada pemerintah desa yang dilanjut kepemerintah daerah. Selain itu juga persyaratan untuk mendapatkan RTLH harus dipenuhi beberapa sarat, antara lain adalah kartu tanda pengenal (KTP), kartu keluarga (KK) dan surat pernyataan memiliki tanah dengan dibuktikan sertifikat. “Kami berharap rumah yang diperbaiki melalui program RTLH bisa memadai, juga kondisinya sehat,”pungkasnya.[bas]

Tags: