Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, M Taufiqulbar menerima cinderamata dari DPRD Kendal Jawa Tengah. [hadi suyitno/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Di tengah upaya rekonsiliasi yang masih jauh dari kedua kubu yang bertikai, DPRD Sidoarjo menerima tamu dari Bitung, Lampung dan Kendal, Kamis (16/3) kemarin. Anggota DPRD Sidoarjo sebagai penerima tamu rupanya tidak mencerminkan semangat rujuk. Terlihat dari kubu oposisi yang hanya diwakili Dayat dari PDIP.
Sekretaris Komisi B, Damroni Chudlori menegaskan, sebagai anggota dewan akan menjalani tugas sesuai fungsinya. Seperti menerima tamu anggota dewan dari tiga daerah itu bagian dari tugas kedewanan. Pemilihan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) sudah selesai dan kini kembali pada pekerjaan dewan untuk membangun Sidoarjo. Ia berpikir positif pada akhirnya tak ada lagi kubu-kubuan. Semua anggota harus melebur menjadi satu.
Damroni yang kader PKB melihat konflik ini sebagai dinamika yang pasti akan berakhir. Namun yang disampaikan Damroni tak sesuai dengan realitas. Justru kondisi DPRD Sidoarjo seperti api dalam sekam. Kegiatan empat komisi tak maksimal, tak pernah ada kegiatan komisi selain hanya menerima tamu. Kubu oposisi PDIP/PAN/PKS dengan 20 kursi masih cukup ampuh melakukan manuver-manuver politik.
Anggota dewan dari PKS, Kusman menyatakan, soal tersengatnya gaji honorer maupun tenaga kontrak Pemkab Sidoarjo hendaknya jangan dikaitkan dengan kebijakan dewan. ”Soal gaji itu sepenuhnya kewenangan Pemkab. Jangan dipelintir seolah-olah masalah gaji diganjal dewan. Itu tidak benar,” terangnya.
Saat ini seluruh komisi di DPRD seperti tak memiliki energy, seolah-olah mati suri saja. Kubu oposisi hanya datang satu, dua orang saja. Setelah mampir sebentar di ruang komisi lalu pergi entah ke mana. Kegiatan yang masih berjalan adalah kegiatan di luar AKD, seperti kunker Banmus ke Jakarta, Bimtek anggota dewan.
Taufiqulbar sebagai komisi A termasuk yang produktif karena rajin hadir di ruang komisi, serta mengikuti kegiatan dewan. Kemarin ikut menyambut tamu dari DPRD Kabupaten luar daerah.
Ini terlihat, saat komisi A menerima kunjungan kerja dari komisi A Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dan komisi B Kabupaten Lampung Tengah. Bersama Wakil ketua komisi A H Matali dan H Kusman sebagai anggota komisi A, Taufiqulbar dengan sigap memberikan sambutan selamat datang, sekaligus mengenalkan anggota komisi A dan perwakilan dari SKPD terkait. ”Kebetulan saya menjadi ketua komisi A yang baru, bersama H Matali yang menjabat sebagai wakil ketua,” jelas Taufiqulbar.
Pada kesempatan ini, politisi PBB ini memaparkan kondisi DPRD Sidoarjo, baik jumlah anggota maupun komposisi Fraksi yang ada.”DPRD Sidoarjo memiliki 50 anggota dewan, yang terbagi dalam tujuh fraksi. Saya sendiri merupakan bagian dari Fraksi Golkar Bintang Persatuan,” jelas Taufiqulbar.
Membuka sesi dialog, Taufiqulbar memberikan kesempatan kepada rombongan tamu, untuk mengenalkan diri dan memaparkan tujuan kedatangan. Tentu saja, kesempatan ini disambut Sholikhin Ketua Komisi A Kabupaten Kendal, untuk memaparkan tujuan kunjungan kerja ke DPRD Sidoarjo. ”Tujuan kami melakukan kunjungan kali ini, adalah untuk menggali informasi yang menjadi tuntutan UU dan maayarakat Kendal, yakni pelayanan publik prima di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda,” jelas Sholikhin.
Masih, menurut Sholikhin, di Kendal kini, terjadi miss comunication terkait tingginya Silpa karena masalah pengadaan barang dan jasa ini. ”Karenanya kita ingin tahu, bagaimana pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa di Kab Sidoarjo ini,” jelas Sholikhin. [hds]
