Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Tinggi, Perlukah?

Oleh:
Muhammad Hanif
Mahasiswa program doktor Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dan aktif sebagai dosen di Universitas Pendidikan Indonesia sejak 2020.

Direktorat Pendidikan Pendidikan Tinggi memberikan arahan bahwsanya pembelajaran di perguruan tinggi diharuskan menggunakan pendekatan Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning) dan Berbasis Kasus (Case-Based Learning) sehingga diharapkan lulusan mampu menampilkan pola berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan dan pemecahan permasalahan yang berdampak nyata di masyarakat. Dua pendekatan yang disarankan tersebut merupakan bentuk kurikulum yang berorientasi transformasi dimana mahasiswa dituntut menjadi agen perubahan sosial yang seutuhnya lewat pemikiran dan langkah nyata yang berdampak.

Salah satu contoh yang sedang viral dan mengemparkan seantero negeri adalah saat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur batas usia Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres) oleh dua mahasiswa, Almas Tsaqibbirru dan Arkaan Wahyu, Terlepas dari kontroversi dan dinamika yang ditimbulkan secara politik, munculnya dua nama mahasiswa hukum dari Universitas Surakarta (UNSA) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) tersebut dalam headline berita nasional dapat dilihat sebagai sebuah prestasi. Ditambah lagi saat ini muncul kembali gugatan ulang atas putusan MK No. 90 Tahun 2023 tersebut sebelumnya oleh Brahma Aryana yang juga mahasiswa hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). Ramainya gugatan di Mahkamah Konstitusi membuat peran mahasiswa sebagai agent of change benar-benar kembali teramplifikasi dalam pemberitaan nasional karena peristiwa ini.

Bagi mahasiswa jurusan hukum, berperkara di meja pengadilan dan memenangkan gugatan adalah sebuah prestasi yang sangat menggembirakan. Sebagai mana dalam wawancaranya di berbagai media, Almas Tsaqibbirru menyebutkan bahwa alasan mereka mengajukan gugatan tersebut adalah untuk mempraktikan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Nampak jelas bahwa yang dilakukan dua mahasiswa ini adalah hasil pembelajaran di bangku kuliah. Bagi mahasiswa jurusan hukum, menyusun gugatan atau pembelaan hukum memang merupakan output keterampilan nyata bagi lulusan program studi ilmu hukum. Oleh karena itu, aktifitas berbasis praktik nyata dan proyek pemecahan masalah hukum sangat sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan.

Meskipun dinilai relavan, namun kritik terhadap penerapan pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan kasus ini juga tidak sedikit. Dari sisi skala, sangat penting bagi perguruan tinggi memetakan level tugas proyek dan kasus yang sesuai dengan tingkatan pendidikanya. Proyek yang setara untuk program diploma dan sarjana tentu berbeda level dengan tugas proyek yang digunakan untuk pembelajaran level magister dan doktoral. Pada contoh kasus gugatan usia capres-cawapres dibawah usia 40 tahun ini misalnya, dalam waktu berdekatan Mahkamah Konstitusi menolak 3 gugatan serupa yang salah satunya dengan perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 dimana salah satu pemohonya adalah Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, yang notabene bergelar Doktor. Artinya, perlu dikaji ulang apakah mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi merupakan tugas proyek yang sesuai untuk level pendidikan sarjana mengingat gugatan dari magister dan doktor ilmu hukum saja banyak yang ditolak.

Selain itu bentuk tugas proyek dan berbasis kasus juga dinilai tidak selalu cocok dengan semua mata kuliah. Mata kuliah teori misalnya, tidak akan banyak memerlukan tugas proyek karena merupakan prasyarat dan juga bentuk pengetahuan dasar bagi mahasiswa. Mahasiswa dalam proses perkuliahan penting juga diberikan pengetahuan yang sifatnya teoritis karena akan menjadi pondasi dasar dalam pengambilan keputusan serta penguat aktifitas belajar yang sifatnya praktik. Jika menggunakan analogi lewat kasus gugatan di Mahkamah Konstitusi, mahasiswa tersebut tentu belajar teori dasar hukum dan filsafat yang mendasarinya sehingga membentuk opini hukum dalam gugatanya. Tidak mungkin para penggugat berani melakukan praktik gugatan hukum di pengadilan tanpa mengetahui pengetahuan dasarnya.

Kritik dari kesenjangan yang selanjutnya adalah belum adanya fasilitasi dari pemerintah lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di semua level pendidikan tinggi. Bagi level sarjana dan diploma, pemerintah dalam hal ini kemeterian pendidikan dan kebudayaan menjembatani pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan kasus lewat bermacam kegiatan skala nasional seperti Kampus Mengajar, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), KKN Tematik Membangun Desa, Proyek Kemanusian dan Riset lewat Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) dan membentuk Wirausaha lewat Program Mahasiswa Wirausaha (PMW). Namun bagi tingkatan magister dan doktor, satu-satunya program yang disiapkan dan terkait erat adalah transformasi standar nasional pendidikan yang dampaknya memperbolehkan magister dan doktor tugas akhirnya bukan lagi berbentuk tesis atau disertasi. Itu pun implementasinya masih diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing.

Kritik diatas tentu sudah menjadi keresahan para pengembang kurikulum pendidikan tinggi, baik di tingkat universitas, fakultas maupu program studi. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 /P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kemendikbud Tahun 2020 khususnya IKU 7 yaitu Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif yang kemudian menelurkan edaran pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan kasus tersebut harus disikapi secara komprehensif lewat rekonstruksi kurikulum. Rekonstruksi yang dimaksud adalah penyesuaian kompetensi lulusan dan bentuk aktifitas belajar berikut perangkatnya yang memfasilitasi terciptanya pembelajaran berdampak dan keterampilan berpikir tingkat tinggi namun tetap humanis tanpa membebani peserta didik.

Dari sudut pandang yang berorientasi transformatif, kurikulum saat ini haruslah mengakomodir keterampilan yang riil ada dan berkembang di dunia kerja. Dengan paradigma rekonstruksi yang transformatif juga, tema-tema serta pembahasan utama di masyarakat harus dimasukan ke dalam konten pembelajaran melalui pembaruan topik dan bahan kajian di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sehingga pengetahuan yang diperoleh berdampak dan terkait langsung dengan apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Keseimbangan dan variasi aktifitas serta mode belajar juga penting diperhatikan dalam rekonstruksi kurikulum ini karena lulusan perguruan tinggi dituntut memiliki kemampuan adaptasi dan fleksibiliatas yang tinggi menghadapi tantangan ke depan yang disruptif dan tak terduga.

——- *** ——–

Tags: