Rekruitmen Banpol Harus Utamakan Warga Setempat

Pendemo menuntut transparansi rekrutmen Banpol-Satpol PP, Kamis (3/11) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa
Sejumlah warga yang mengatasnamakan aliansi warga Kota Mojokerto mendatangi Kantor Satpol PP Kota Mojokerto, Kamis (3/11) kemarin. Mereka menanyakan proses rekrutmen anggota Bantuan Polisi (Banpol) yang digelar Satpol PP. Pengunjukrasa juga menuntut mereka diakomodir dalam rekrutmen Banpol dan utamakan warga setempat.
”Kami meminta agar Satpol PP transparan dalam seleksi personil Banpol Satpol PP Kota Mojokerto,” lontar koordinator aksi, Ignasius Tungga, (3/11) kemarin.
Ignasius menjelaskan, dalam rekrutmen itu ada warga dari luar Kota Mojokerto yang diterima menjadi anggota Banpol. Ia mendesak anggota Banpol harusnya beranggotakan warga Kota Mojokerto. Harusnya anggota yang diterima dari Kota. Kenapa warga luar Kota Mojokerto diterima itu bisa dimainkan.
Oleh sebab itu, lanjut Ignasius, aliansi warga Kota Mojokerto menuntut agar hasil rekrutmen Banpol dibatalkan dan menggelar seleksi ulang. ”Kami juga minta agar Wali Kota Mojokerto memastikan transparansi dan menjamin bebasnya seluruh proses rekruitmen PNS dan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Mojokerto dari segala bentuk praktek KKN dan Pungli,” harapnya.
Sementara itu, Imam Susadi, Sekretaris Satpol PP membantah, pihaknya tak transparan dalam melakukan rekrutmen Banpol. Menurutnya, pengumuman bakal ada rekrutmen sudah di pasang di papan informasi Pemda. ”Hasilnya juga transparan. Dalam proses rekrutmen ada tahapan-tahapan yang harus dilewati,” jelasnya.
Dijelaskan Imam dari data yang ada jumlah pelamar yang masuk mencapai 137 orang. Dari jumlah itu, yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tinggi badan 11 orang. Kini masuk tahap orientasi jika dalam tahap ini ada yang gugur atau mengundurkan diri jelas kita ganti. Persyaratan juga ketat ada tes adminitrasi, tes kesehatan, Diklat SAR dan pemantuan terakhir (Pantaukir).
Ia membenarkan jika dalam rekrutmen Banpol yang lolos ada warga di luar Kota Mojokerto. Hal itu, memang sesuai syarat yang telah diumumkan yakni warga negara Indonesia. ”Tidak ada batasan warga kota, kita pakai persyaratan WNI. Dari Jombang ada dan Kab Mojokerto. Penerimaan dilakukan transparan,” pungkasnya. [kar]