Proporsi Mahasiswa PTN Harus Berimbang

Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang, Prof Dr Ir M. Bisri

Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang, Prof Dr Ir M. Bisri

Kota Malang, Bhirawa
Jumlah mahasiswa program S2, dan S3 di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) idealnya 30 persen dari jumlah mahasiswa S1. Demikian disampaikan Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang, Prof Dr Ir M. Bisri, kepada Bhirawa, Rabu (17/6) kemarin.
“Idealnya lembaga pendidikan tinggi itu, memliki jumlah mahasiswa yang sama, jika mahasiwa berjumlah 10.000 orang, maka 5000nya merupakan mahasiswa S2 dan S3. Namun kenyataannya sekarang, jumlah mahasiswa S1 jauh lebih banyak dibanding mahasiswa S2 dan S3,”tutur Bisri.
UB sendiri, lanjut dia akan berupaya untuk mengarah ke situ, makanya dalam penerimaan mahasiswa tahun ini, jumlahnya akan dikurangi lagi. Jika tahun sebelumnya menerima mahasiswa baru sebanyak 12.500, tahun ini,  akan dikurangi 500 orang.
“Jika tahun lalu mahasiswa baru  yang diterima sebanyak 1250 orang, tahun ini kita hanya menerima 12.000 saja,  tetapi untuk mahasiswa S2, dan S3 kuotanya akan kita tambah, ,” terang Bisri. Selain itu, untuk menuju kampus kelas dunia, UB juga berencana untuk menambah kuota mahasiswa asing, dari berbagai negara, meskipun saat ini sudah ada mahasiswa asing yang belajar di UB.
“Kampus kelas dunia itu, kualitasnya harus bagus, salah satu upaya untuk mendapatkan perhatian masyarakat luar negeri maka kualitasnya harus kita perbaiki. Baik sisi akademik maupun non akademiknya.  Kedepan kami  ingin merekrut mahasiswa dari  Timur Tengah, sehingga total mahasiswa asing sebanyak 1000 orang,” imbuhnya. Untuk menuju kampus ideal, menurut Bisri, membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hitungan dia, dalam waktu 10 hingga 15 tahun kedepan, keinginan itu, kemungkinan baru bisa dilaksanakan.
Diakui dia, PTN di Indonesia itu, harus bekerja keras jika ingin menjadi kampus kelas dunia, pasalnya pemerintah hanya membiayai 30 persen dari kebutuhan anggaran, sedangkan 70 persennya harus mencari sendiri.
Kondisi ini, menurut dia, berbeda dengan kampus di luar negeri.  PTN diluar negeri 70 persen biaya pendidikan di tanggung oleh pemerintah, dan 30 persennya  pihaknya kampus yang mengupayakan.
“Kampus seharusnya tidak terlalu dibebani untuk mencari dana, kalau terbebani mencari dana, akan keberatan, karena Rektor bukan direktur perusahaan,  makanya konsep pendidikan harus jelas,” tambah Bisri.
Di bagian lain, pihaknya juga meminta kepada pemerintah sebagai penguna out put perguruan tinggi, untuk memetakan kebutuhan sarjana, sesuai dengan program yang dijalankan.
“Kita ingin pemerintah memetakan program apa yang akan di prioritaskan, kami di kampus akan menyediakan sarjana yang spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan pemerintah, sehingga program pemerintah cepat jalan dan  alumni perguruan tinggi bisa langsung berkiprah dibidangnya,” pungkas Bisri. [mut]

Tags: