“Rela” Mematuhi PSBB

Tidak ada negara (pemerintahan) yang benar-benar siap menghadapi wabah virus corona. Karena sifat wabah pandemi selalu mendadak, masif, dan baru (belum ditemukan obatnya). Terutama dampaknya pada ketahanan kesehatan nasional, perekonomian, dan ketenteraman sosial. Maka wajar, tidak ada pemerintah daerah yang siap menghadapi dampak pewabahan CoViD-19. Masyarakat juga masih perlu ditata menjalani masa sulit PSBB.
Pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala besar), bukan suasana yang mem-bahagia-kan. Karena itu diperlukan “ke-rela-an” masyarakat mematuhi seluruh protokol keamanan kesehatan. Pemerintah daerah (Propinsi serta Kabupaten dan Kota) juga wajib mematuhi (melaksanakan) persyaratan PSBB. Terutama “kerelaan” (dan kejujuran) menggencarkan bantuan sosial (bansos). Berkonsekuensi logis dengan penggelontoran APBD.
Pemerintahj pusat, misalnya, sudah rela tekor Rp 405,1 trilyun. Itu alokasi sebesar 15,94% dari nilai total APBN. Begitu pula APBD Jawa Timur tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp 2,384 trilyun (6,77%) untuk penanggulangan CoViD-19. Jawa Timur sebagai “zona merah” patut menyediakan anggaran memadai untuk penanggulangan CoViD-19. Begitu pula kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, dan kabupaten Gresik, seyogianya “rela” menggelontor anggaran memadai.
Anggaran akan menjadi bukti utama tekad Pemerintah Daerah melindungi tingkat Ketahanan Kesehatan masyarakatnya. Bukan hanya menunggu kucuran APBN. Sudah banyak keluhan masyarakat tidak memperoleh bansos. Pendataan di tingkat RT, dan RW, hanya terealisasi sekitar 10%. Disebabkan anggaran untuk penanganan wabah CoViD-19 sangat minimalis. Pemda (kabupaten dan kota) “tidak rela” APBD-nya dipotong sampai 6%.
Misalnya Surabaya, dengan APBD berkekuatan Rp 10,3 trilyun, anggaran pencegahan CoViD-19, seyogianya minimal Rp 618 milyar. Begitu pula APBD kabupaten Sidoarjo yang memiliki APBD sebesar Rp 5,365 trilyun, pasti akan mampu mengalokasikan anggaran penecegahan CoViD-19 sebesar Rp 321,9 milyar. Saat ini, masih sebesar Rp 114 milyar (2,12% dari total APBD). Gresik juga memiliki APBD cukup besar, senilai Rp 3,568 trilyun. Andai dikurangi 6%, APBD Gresik masih berkekuatan Rp 3,354 trilyun.
Beberapa proyek, program, dan kegiatan Pemda (propinsi, kabupaten, dan kota), seyogianya menyesuaikan dengan suasana pewabahan pandemi corona. Bahkan pemerintah seluruh dunia juga merespons pandemic dengan keprihatinan yang sama. Yakni, roda perekonomian yang menyusut dramatik. Pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat. Berimbas pada perekonomian nasional. Ekspor dan impor, pasti melambat. Serta memerlukan upaya pemulihan yang tidak murah (dan tidak mudah).
APBD Jawa Timur, misalnya, pendapatan diperkirakan bakal susut sebesar Rp 6 trilyun. Termasuk berkurangnya dana transfer ke daerah dari pusat (APBN). Karena itu diperlukan “manajemen” ke-APBD-an lebih jeli. Terutama terhadap pos Belanja Pegawai, sebagai belanja terbesar kedua dalam APBD. Juga perlu pengurangan (besar) pos Belanja Barang dan jasa, serta pengurangan Belanja Modal. Pembangunan infrastruktur, niscaya akan berkurang. Terutama rencana pembangunan (dan rehab) gedung pemerintahan, kecuali pembangunan gedung sekolah.
Pemerintah pusat telah bergelimang beban seiring pewabahan pandemi virus corona. Pemerintah siap tekor dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebiajakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases (CoVid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Judul Perppu yang panjang, membuktikan pemerintah mengerahkan segala daya menanggulangi pandemi. Dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka ke-1, disebutkan defisit anggaran melampaui 3% PDB (Produk Domestik Bruto) selama 3 tahun. Diperlukan semangat dan visi Pemda yang senafas dengan tekad pemerintah pusat. Terutama ke-rela-an Pemda menggelontor bansos kepada seluruh masyarakat, sesuai permintaan dari bawah.

——— 000 ———

Rate this article!
“Rela” Mematuhi PSBB,5 / 5 ( 1votes )
Tags: