Hendry Setiawan
Tulungagung, Bhirawa
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya bakal dilakukan Pemerintah Pusat dalam waktu dekat tidak mempengaruhi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tulungagung 2015. RAPBD yang dibuat oleh pemkab itu masih belum dihitung atas asumsi kenaikan harga BBM.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Drs Hendry Setiawan MSi mengungkapkan, RAPBD Tulungagung 2015 belum menggunakan perhitungan dengan asumsi kenaikan harga BBM. “RAPBD yang akan segera kami ajukan ke DPRD Tulungagung tetap tidak ada perubahan. Maksudnya tidak dengan asumsi kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Diakui Hendry, RAPBD Kabupaten Tulungagung 2015 saat ini posisinya sudah siap untuk dibahas bersama dengan anggota DPRD setempat. Tinggal menunggu rapat paripurna DPRD Tulungagung tentang penyerahan RAPBD. “Kami menunggu putusan pimpinan dewan kapan bisa diserahkan. Apalagi penetapan RAPBD menjadi APBD diharapkan sudah terlaksana pada 30 November mendatang,” tuturnya.
Menurut mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tulungagung ini, alasan utama RAPBD Tulungagung 2015 belum menggunakan perhitungan asumsi kenaikan harga BBM karena memang harga BBM sampai sekarang belum naik. Kalau pun nanti ditengah pembahasan RAPBD bersama legislatif terjadi kenaikan harga BBM diharapkan kenaikannya tidak terlalu banyak berpengaruh di perhitungan RAPBD.
“Ada beberapa mekanisme yang dapat dijalankan ketika harga BBM naik dan RAPBD sedang dalam pembahasan atau sesudah RAPBD ditetapkan. Salah satunya dengan cara PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Tapi saya yakin perubahannya tidak terlalu banyak saat benar-benar BBM mengalami kenaikan harga,” jelas Hendry yang alumni Universitas Jember (Unej).
Ketika ditanya item-item apa saja di APBD yang sangat terpengaruh atas kenaikan harga BBM, Hendry menjelaskan pengarusnya ada di anggaran proyek. Sementara di HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) dinilainya tidak berpengaruh banyak.
“Kalau untuk biaya operasional mobil dinas tidak terpengaruh karena memang selama ini menggunakan perhitungan harga Pertamax. Yang banyak berpengaruh ya itu di anggaran proyek,” tuturnya menerangkan.
Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro W, mengatakan hal senada. Dia menyatakan rencana kenaikan harga BBM tidak berpengaruh pada RAPBD Tulungagung 2014 yang bakal diserahkan Pemkab pada DPRD.
“Lha harga BBM-nya kan belum naik. Kalau sekarang Pemkab sudah menggunakan asumsi kenaikan harga BBM itu tidak dapat dibenarkan,” katanya.
Politisi asal PDI Perjuangan yang juga alumni Unej ini memaparkan perubahan APBD Tulungagung 2015 bisa dilakukan setelah ada kenaikan harga BBM. “Kalau ada kenaikan harga BBM pasti bakal berpengaruh pada hitungan di APBD. Dan itu bisa dilakukan setelah memang ada kenaikan. APBD yang telah ditetapkan bisa dilakukan PAK,” tandasnya. [wed]
