Edi Purwinarto
Pemprov Jatim, Bhirawa
Bagi masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) ke depan tidak perlu khawatir kalau tidak bisa bekerja kembali. Sebab, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, merencanakan akan membangun posko khusus korban PHK.
Kepala Disnakertransduk Jatim, Edi Purwinarto mengatakan, keberadaan posko khusus korban PHK ini untuk mengurangi adanya dampak timbulnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timut.
“Namanya programnya yaitu Pengantar Alih Kerja. Korban PHK nantinya harus diselamatkan dan didampingi lalu dilatih alih kerja. Sehingga, mereka bisa kembali kerja untuk bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarga,” kata Edi, Senin (17/3).
Untuk mewadahi hal itu, lanjut Edi, pihaknya juga terus melangsungkan membangun mitra dan jaringan lainnya diantaranya perusahaan-perusahaan lain. Harapannya, selain nanti korban PHK dibantu melalui APBD, maka perusahaan lain diharapkan bisa membantu secara langsung.
“Kami juga terus rapatkan dengan serikat pekerja,” tandasnya.
Program pengantar alih kerja juga tidak hanya diterapkan pada korban PHK, namun rencananya juga akan dilakukan pada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah. “Semuanya itu baik korban PHK dan TKI bermasalah, ujungnya bisa membawa peningkatan TPT. Sebelum terjadi hal itu, maka dilakukan penanganan terlebih dulu,” katanya.
Terkait dengan jumlah korban PHK yang ada di Jatim, Edi mengaku, kalau saat ini Disnakertransduk Jatim masih akan melangsungkan pendataan. “Kami nantinya akan melakukan pendataan mengenai korban PHK ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Edi Purwinarto telah meminta seluruh Kadisnaker se Jatim memiliki persepsi dan misi yang sama dengan fokus untuk menurunkan TPT yang akhirnya berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang beradilan sesuai misi Gubernur Jatim 2009-2019.
“Untuk merealisasikan rencana strategis tersebut, jajaran yang membidangi ketenagakerjaan baik di provinsi maupun di kab/kota perlu proaktif terutama bila ada kegiatan investasi baru di daerahnya. Untuk itu, perlu mendekatkan misalnya ke Badan Penanaman Modal (BPM) dan Pembina UMKM dimasing-masing daerah agar dampak investasi seluas-luasnya untuk menyerap tenaga kerja” Katanya. [rac]
