Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin dan H Irwan Bahtiar Rahmat SE MSi saat rapat bersama dewan direksi RSUD dr H Koesnadi. (Samsul Tahar/Bhirawa)
Bondowoso, Bhirawa
Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin dan H Irwan Bahtiar Rahmat SE MSi menggelar rapat tertutup bersama Dewan Direksi RSUD dr Koesnadi, kemarin.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bachtiar Rahmat menyampaikan, bahwa dewan direksi RSUD dr Koesnadi telah mempresentasikan dan memaparkan untuk melakukan pembangunan rumah sakit daerah yang representatif.
“Tadi disebutkan ada dua opsi yang ditawarkan, yakni merehab gedung yang sudah ada atau membeli lahan baru untuk membangun dengan masterplan yang baru,” ungkapnya.
Dua opsi yang dipaparkan oleh direksi RSUD tersebut, disarankan Wabup Irwan, agar membangun di tempat atau lahan yang baru sehingga tidak menggangu pelayanan di rumah sakit itu.
“Rapat kali ini memang sengaja kita lakukan karena kita ingin punya rumah sakit representatif,” tutur Wabup kelahiran Bondowoso ini.
Rencana pembangunan gedung baru RSUD dr Koesnadi Bondowoso tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 154 Miliar.
Sementara itu, Direktur RSUD dr Koesnadi, dr.Suharto menjelaskan, selama ini pihak RSUD mendapatkan keluhan perihal pasien yang tidak mendapatkan tempat, lantaran sebagian sudah penuh.
Oleh karena itu, muncul dua alternatif yakni melakukan bongkar aset bangunan atau membeli lahan yang baru untuk kemudian membangun RSUD dr. Koesnadi.
Namun demikian, ucap Suharto, jika hendak bongkar aset, pihaknya hanya bisa melakukan pembangunan ke atas dan tidak boleh ke samping. Alasannya, saat melakukan pengurusan AMDAL, diterangkan bahwa ruang terbuka hijau di rumah sakit daerah tersebut sudah 20 persen.
Presentasi dihadapan Bupati dan Wabup Bondowoso ini, dijelaskan Suharto, bertujuan memdapatkan saran perihal sumber pembiayaan pembangunan yang membutuhkan biaya sangat besar.
“Karena itu kami tadi minta saran, alternatif-alternatif sumber pembiayaan. Misalnya mencari DAK pusat, karena kalau tidak, ini bisa off out date. Mungkin nanti kita bagi-bagi lagi, mana yang dari pusat, APBD dan Provinsi,” pungkasnya. [har]
