Renovasi 7.772 RTLH, jadikan Kampung Aset yang Dilindungi sebagai Cagar Budaya

Salah satu program Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk meningkatkan kesejahteraannya adalah melakukan bedah rumah kepada warga yang kurang mampu.

Satu Dasawarsa Kerja Bu Risma untuk Surabaya (bagian pertama)
Kota Surabaya, Bhirawa
Tak terasa, Tri Rismaharini sudah berada diujung pengabdiannya sebagai wali kota Surabaya. Pada 17 Februari 2021 nanti, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini tepat 10 tahun menjabat wali kota. Itu artinya dia harus memasuki masa purna tugas. Lantas kebaikan apa yang telah diperbuat selama satu dasawarsa bekerja untuk Surabaya ?.
Pagi itu, Soemarni tak kuasa membendung air matanya. Tangisnya pecah saat mengetahui jika rumah ibunya bakal direnovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Berkali-kali, ia mengucapkan terima kasih kepada pemkot yang telah memberikan perhatian kepada ibunya, yang tinggal di Jalan Mojo Kidul, Nomor 115, Kota Surabaya.
Rumah ibunya Soemarni yang bernama nenek Yami, masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Lantai rumah nenek berusia 82 tahun tersebut beralaskan tanah. Dinding rumahnya ada yang sebagian batu bata, sebagian lagi dari papan yang mulai keropos termakan usia.
Begitu pula dengan tempat tidurnya, hanya terbuat dari kayu berukuran 1 X 2 meter. Kasur busa sudah kempes dengan bantal dan guling yang tak layak pakai. Sedangkan lemari pakaian berwarna cokelat tua terbuat dari triplek yang mulai mengelupas dan kusam.
“Matur nuwun, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pemkot Surabaya, terima kasih Bu Risma (Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, red). Mugo diparingi lancar sedoyo (semoga diberi kelancaran semuanya, red),” ucap nenek Yami, saat dijemput petugas Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya untuk tinggal sementara di Panti Jompo Griya Weda, Jambangan, Surabaya, selama rumahnya direnovasi, Selasa (29/9/2020).
Menurut Kepala Dinsos Surabaya, Suharto Wardoyo, renovasi rumah milik nenek kelahiran 1938 ini merupakan perintah langsung Wali Kota Risma. Makanya, saat perintah itu datang, dinsos langsung menindaklanjutinya untuk membedah rumah milik nenek Yami.
“Bu Wali Kota memang memiliki program bedah rumah yang dinilai tidak layak huni. Salah satunya adalah rumah nenek Yami. Setelah renovasi selesai, nenek Yami nanti juga akan mendapat intervensi program permakanan setiap hari,” kata Anang, sapaan akrab Suharto Wardoyo.
Cerita nenek Yami adalah secuil kebaikan yang telah diperbuat Wali Kota Risma selama memimpin Kota Pahlawan. Khususnya mengenai program rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK). Sudah ribuan rumah yang dibedah, sejak mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut dilantik menjadi wali kota Surabaya pada 28 September 2010 silam.
Berdasarkan data dari Dinsos Surabaya, sejak 2011 hingga 2020 pemkot telah melakukan perbaikan sebanyak 7.772 rumah. Rinciannya; pada 2011 sebanyak 360 rumah, 2012 sebanyak 420 rumah, 2013 sebanyak 400 rumah dan 2014 sebanyak 602 rumah. Lalu pada 2015 sebanyak 723 rumah, 2016 sebanyak 622 rumah, 2017 sebanyak 1.444 rumah, 2018 mencapai 1.648 rumah, 2019 sebanyak 1.090 rumah dan 2020 sebanyak 463 rumah.
Dalam pelaksanaan bedah rumah ini, jelas Anang, Pemkot Surabaya menerapkan pembagian RTLH karena ukurannya yang beragam. Untuk tipe I, perbaikannya sebanyak Rp5 juta, tipe II sebesar Rp15 juta, tipe III sebanyak 25 juta dan tipe III mencapai 30 juta.
Dari masing-masing anggaran tersebut, untuk lama waktu pengerjaannya disesuaikan dengan besarnya jumlah anggaran yang sebelumnya telah ditentukan. Rinciannya yakni, untuk anggaran Rp5 juta pengerjaan akan dilaksanakan selama enam hari, Rp15 juta dikerjakan selama 12 hari, dan untuk anggaran sebesar Rp25 juta dikerjakan selama 16 hari. Sedangkan untuk anggaran sebesar Rp30 juta nanti akan dilaksanakan dalam kurun waktu 19 hari.
“Selain merenovasi rumah, pemkot juga membangun jamban. Pada 2017 membangun 187 jamban dan pada 2018 sebanyak 636 jamban. Untuk pengerjaan jamban ini dianggarkan Rp3 juta, dengan lama pengerjaan dalam kurun waktu empat hari,” urainya.
Pelaksanaan program ini berjalan baik karena pemkot bekerja sama dengan Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM). Yakni kelompok masyarakat yang berada di tingkat kelurahan yang melaksanakan tugas perbaikan rumah. Disamping itu, dalam pengerjaanya UPKM didampingi satgas pendamping dari dinsos, selain itu juga ada petugas pengawas di lapangan.

Menata Kampung
Dalam rehabilitasi daerah kumuh ini, Pemkot Surabaya memiliki pandangan, kawasan kumuh atau permukiman sebagai sektor yang tidak mengganggu perkembangan kota. Sehingga ketika hal itu ditata dengan baik, maka warga yang ada di kawasan tersebut akan berkontribusi pada perkembangan kota, serta membuat kota lebih tangguh.
“Saat masterplan Surabaya disusun puluhan tahun lalu, pemkot sepakat kawasan kampung terutama yang letaknya dibagian kota harus dilindungi sebagai cagar budaya kota,” kata Wali Kota Risma, yang mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Tongmyong, Busan Korea tersebut.
Berpedoman hal itu, Presiden United Cities and Local Government (UCLG) Asia Pasific (Aspac) tersebut bertekad untuk tidak menghilangkan permukiman informal dan memberi jalan bagi pembangunan baru. “Kami tidak pernah memiliki konsep menghancurkan permukiman informal untuk memberi jalan bagi pembangunan baru,” jelasnya.
Berangkat dari perspektif tersebut, pemkot membuat sejumlah proyek untuk menata kota. Mulai dari peremajaan kawasan, peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar termasuk jalan, drainase, sanitasi, dan menyusun perencanaan melibatkan warga yang tinggal di kawasan tersebut. “Setelah itu, kami mengedukasi mereka tentang pentingnya kebersihan, keindahan, dan tempat tinggal yang nyaman,” tandasnya.
Kerja keras Wali Kota Risma membuahkan hasil. Kota Surabaya ditetapkan sebagai kota tanpa kumuh oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penetapan itu tertuang dalam Nota Dinas Nomor 02/ND/Cb16/Satker1/2020 tentang Laporan Capaian Pengurangan Kumuh Provinsi Jatim. Luasan kawasan kumuh di Surabaya semula 151 hektare, kemudian berhasil ditekan hingga mencapai 0 persen pada 2019.
Koordinator Kota (Koorkot) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Surabaya, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Abduss Salam menyatakan, Surabaya telah memenuhi indikator sebagai kota tanpa kumuh yang ditetapkan oleh tim program Kotaku.
“Ada tujuh aspek dalam Kotaku. Dari aspek-aspek tersebut Surabaya telah memenuhinya. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama,” ujar Abdus Salam.
Dia menyatakan, sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdiri dari tujuh aspek dan 16 kriteria permukimah kumuh. Diantaranya; kondisi jalan lingkungan, jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan dan permukiman atau kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. Selain itu soal kondisi drainase lingkungan; dimana tidak tersedianya drainase, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan atau kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
“Memang masih ada masalah di Surabaya seperti soal saluran atau drainase. Namun permasalahan ini umum terjadi di kota-kota besar, karena keterbatasan wilayah. Contohnya jika membuat drainase di tengah jalan, disana banyak sekali utilitas dan pipa PDAM,” ungkapnya. [Zainal Ibad]

Tags: