Hartoyo
Warga Surabaya Kesulitan Pasarkan Produk UMKM
Warga Surabaya, khususnya pelaku usaha di perumahan Pondok Maritim mengaku kesulitan memasarkan produk UMKM. Dengan begitu, produk-produknya mengendap di gudang.karena tidak terjual banyak.
Anggota DPRD Jatim, Hartoyo mengatakan, ketika melakukan serap aspirasi di sentral PKL Perumahan Pondok Maritim banyak warga kesulitan untuk menjual produk usahanya. Mengingat warga tidak memiliki jaringan banyak untuk memasarkan barangnya.
“Banyak keluhan dari warga, mempunyai produk-produk tetapi sulit memasarkannya harus kemana,” ungkap politisi asal Partai Demokrat tersebut, usai serap aspirasi masyarakat.
Selain itu,warga juga mengeluhkan kurangnya informasi untuk mendapatkan syarat bantuan modal. Mereka ingin membesarkan usahanya dengan meminjam bantuan modal dengan bunga ringan.
“Masyarakat harus tahu persyaratan untuk memperoleh bantuan modal. Ini program pemerintah kredit lunak dengan bunga ringan. Tujuannya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Untuk penataan PKL, anggota Komisi A DPRD Jatim tersebut menilai tidak perlu dibuatkan Perda Jatim tentang PKL. Mengingat hal tersebut merupakan ranah masing-masing kabupaten/kota.
Hartoyo mengaku, hal yang terpenting adalah bagaimana agar PKL-PKL dapat diberdayakan. “Belum perlu Perda PKL, karena wewenang kabupaten/kota untuk menata dan memberdayakan PKL,” paparnya.
Hartoyo berjanji akan memperjuangkan semua amanah rakyat, khususnya para PKL. Mengingat legislative adalah pembantu rakyat, sehingga keinginan warga harus ditindaklanjuti.
Hammy Wahjunianto
Minta Pemkot Surabaya Lakukan Pelebaran Selokan
DPRD Jatim mendesak kepada pihak pemerintah Kota Surabaya untuk memperbaiki dan memperlebar saluran gorong-gorong atau selokan Surabaya Barat, tepatnya di daerah Dukuh Bulu Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya atau dibelakang mal tersebut.
Anggota DPRD Jatim, Hammy Wahjunianto ditemui usai serap aspirasi di daerah Dukuh Bulu Surabaya, mengatakan saat serap aspirasi pihaknya menerima keluhan dari masyarakat Dukuh Bulu, yaitu kurang lebarnya tempat saluran air atau selokan, sehingga ketika hujan terjadi banjir setinggi 1 cm atau sepinggang orang dewasa.
“Laporan dari warga dukuh bulu ini banjir tambah meluap, setelah terdapat bangunan mal dan hotel yang berdiri di daerah lontar. Oleh karena itu kami pemerintah kota segera memperlebar selokan di daerah tersebut,”ujar Hammy politisi asal Fraksi PKS Jatim.
Hammy yang juga politisi asal Dapil I Surabaya – Sidoarjo meminta kepada pihak pengembang mal dan gedung di sekitar daerah dukuh bulu kelurahan Lontar, agar tetap memperhatikan masyarakat sekitar dengan memberikan bantuannya. Bahkan kalau perlu membantu memperlebar atau membuat selokan di daerah tersebut. “Kami harap manejemen segera melakukan komunikasi lagi agar kemudian hari tidak ada masalah lagi dengan masyarakat sekitar,”tegasnya.
Selain itu, pihaknya mengapresiasi gerak cepat dari pemerintah kota dalam memperbaiki jalan rusak di sekitar lontar. “Kami harap tidak hanya dilakukan pengaspalan saja, tapi juga perlu dilakukan pavingnisasi agar jalan tetap bertahan lama dan tidak gampang rusak”ujarnya.
Muhammad Lutfi
DPRD Desak Gubernur Jatim Segera Keluarkan Pergub Tentang Nelayan
Komisi C mendesak dan mendorong kepada pemerintah provinsi Jatim untuk segera mengeluarkan dan membuat peraturan gubernur (Pergub) tentang nelayan di Jatim.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Zainul Lutfi mengatakan dengan adanya pergub nelayan tersebut pemerintah bisa memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Jatim.
“Meningkatkan kesejahteraan nelayan merupakan cita – cita dari pemerintah provinsi Jatim. Oleh karena itu pergub tentang nelayan harus segera dikeluarkan,”ujar politisi asal PAN ini.
Seperti diketahui indeks gini provinsi Jatim ini masih diatas rata – rata nasional, dimana saat ini masih terjadi ketimpangan antara orang miskin dan kaya. Oleh karena itu ketimpangan tersebut harus diperpendek, artinya dimana kantong – kantong kemiskinan harus diperhatikan. Salah satunya yaitu daerah nelayan harus diperhatikan.
“Kita dorong pergub tersebut agar nasib nelayan lebih sejahtera, bahkan kalau perlu di pahami pergub tersebut bukan hanya. Nelayannya yang di perdayakan tapi juga keluarga nelayan,”ujarnya.
Pihaknya juga menyampaikan, kantong – kantong kemiskinan di Jatim yaitu nelayan dan pertanian ini perlu ada perhatian dari pemerintah provinsi Jatim. “Jadi kedepan di perubahan APBD harus juga fokus pada nelayan dan pertanian, sehingga indeks gini di Jatim bisa berkurang,”tegas Zainul Lutfi.
Sementara itu anggota Komisi B lainnya, Chusinuddin mengatakan dengan turunnya pergub terhadap perda perlindungan dan pemberdayaan nelayan, maka perda yang salah satu isinya menyangkut perlindungan keselamatan nelayan bisa di jalankan.
“Dimana dengan berlakunya perda tersebut maka nelayan di jatim akan terlindungi dengan asuransi jiwa, sehingga mereka akan tenang bila nelaut karena ada asuransi yang melindungi mereka bila terjadi hal yang tidak diinginkan ketika melaut,”ujar Chusainuddin politisi asal Fraksi PKB .
M Basuki
Warga Banyu Urip Surabaya Wadul Jadi Langganan Banjir
Pembangunan yang tak terintegrasi dengan baik justru menimbulkan masalah baru. Itulah yang dialami warga RW. 03 Kelurahan Banyu Urip (Kidul) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya paska pembangunan box culvert di Jalan Raya Banyu Urip tidak terintegrasi dengan saluran irigasi tersier sehingga jadi langganan banjir.
“Kami harus wadul kemana lagi Pak, sebab persoalan banjir tak kunjung ada tanggapan dari Pemkot Surabaya, ” ujar Eko Hariono Ketua RW 03 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Surabaya saat menyampaikan aspirasi dihadapan anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya – Sidoarjo, Moh Basuki yang melakukan reses di Balai RW 03 Banyu Urip Kecamatan Sawahan Surabaya.
Menurut Eko, sebelum dibangun saluran tersier, daerah RW 03 tak pernah mengalami banjir. Namun sejak dibangun saluran tersier pada Oktober 2016 daerah yang dikenal dengan Buk Abang itu jadi langganan banjir setiap terjadi hujan di wilayah Banyu Urip. “Banjir ini karena saluran tersier yang dibangun mulai RW 04 dibelokkan ke RW 03 dan tidak dibikin lurus ke saluran primer sehingga jadi banjir,” tegasnya.
Akibat jadi langganan banjir, kata Irwan mantan ketua RT 04 RW 03 Kelurahan Banyu Urip pemukiman warga jadi tergenang. Bahkan aspal jalan jadi rusak karena derasnya arus air hujan yang mengalir lewat badan jalan sebab saluran irigasi tak lagi mampu memuat aliran air hujan. “Kami berharap proyek pembangunan gorong-gorong segera dilanjutkan supaya persoalan banjir bisa teratasi,” tegas Irwan.
Menanggapi keluhan warga seperti itu, anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya-Sidoarjo, Moh Basuki berjanji akan segera mencarikan solusi dengan berkoordinasi dengan anggota DPRD Kota Surabaya asal Partai Gerindra supaya memprioritaskan kelanjutan proyek gorong-gorong di RW 03 Kelurahan Banyu Urip karena warga menjadi korban langganan banjir setiap ada hujan di wilayah Kecamatan Sawahan.
“Nanti akan saya koordinasikan dengan anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Gerindra supaya memprioritaskan kelanjutan proyek gorong-gorong di RW 03 Kelurahan Banyu Urip pada tahun 2017 ini, sehingga persoalan banjir bisa segera teratasi,” terang politisi asal Partai Gerindra.
Terkait rencana warga yang hendak melakukan aksi demo ke Pemkot dan DPRD Kota Surabaya, pihaknya tidak bisa melarang karena itu hak warga masyarakat. Namun Basuki menyarankan supaya tak henti-hentinya mendesak Lurah, Camat dan Komisi C DPRD Kota Surabaya agar menanggapi keluhan warga Banyu Urip. [cty]
